Board of Peace Berpotensi Ancam Perlindungan HAM

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu reaksi kritis Partai Masyumi.

Masyumi menegaskan bahwa marwah konstitusi dan kedaulatan bangsa tidak boleh ditukar dengan pragmatisme ekonomi global.

"Hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, melainkan ikatan batin dan persaudaraan sejarah yang tak terhapuskan," kata Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Ahmad Yani melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 11 Februari 2026.

Ahmad Yani menekankan bahwa Palestina adalah entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia bahkan sebelum proklamasi. Maka, mengupayakan kemerdekaan Palestina adalah mandat konstitusional bagi Presiden Prabowo.

"Dan itu tertuang di dalam UUD 1945." tegas Ahmad Yani.

Ia mengingatkan bahwa langkah Indonesia bergabung di BoP harus diuji melalui mandat konstitusi dan risiko masa depan umat Islam dunia. 

"Partai Masyumi menghormati keputusan Presiden, namun memberikan syarat yang sangat ketat, karena keberadaan BoP sangat pragmatis dan berpotensi mengancam perlindungan HAM serta penegakan keadilan global," kata Ahmad Yani.