Berita

Kolase Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: Kolase RMOL)

Publika

Narasi "SBY Jilid II" Benturkan Prabowo dan Sjafrie, Siapa yang Diuntungkan?

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 22:59 WIB

NARASI yang mencoba mengaitkan munculnya nama Sjafrie Sjamsoeddin dalam survei bursa calon presiden 2029 dengan potensi pengkhianatan ala "SBY Jilid II" patut diduga sebagai upaya adu domba. 

Sebab, fakta menunjukkan bahwa kemunculan nama Menhan Sjafrie berangkat dari hasil survei dan persepsi publik, bukan deklarasi politik, apalagi manuver terbuka untuk menantang Presiden Prabowo Subianto.

Namun narasi yang dibangun justru menggeser fokus dari dinamika demokrasi menuju spekulasi konflik internal. Ini bukan sekadar analisis politik, melainkan framing yang berpotensi menciptakan kesan bahwa lingkar kekuasaan sedang retak, meskipun tidak ada peristiwa politik nyata menunjukkan hal tersebut.


Justru yang patut dipertanyakan adalah siapa yang diuntungkan dari narasi konflik tersebut?

Ketika publik diarahkan untuk melihat hubungan presiden dan menterinya dalam kacamata kecurigaan, yang terjadi bukan penguatan pemerintahan, melainkan pembelahan persepsi.

Elite politik didorong saling curiga, sementara publik disuguhi drama internal yang belum tentu ada. Politik adu domba bekerja secara halus. Cukup dengan menanamkan kemungkinan konflik, maka konflik itu perlahan hidup dalam imajinasi publik.

Perbandingan dengan dinamika Pilpres 2004 juga problematis. Situasi politik, konfigurasi kekuasaan, dan konteks kepemimpinan hari ini sangat berbeda. Mengulang analogi sejarah tanpa kesamaan kondisi justru berfungsi sebagai alat psikologis untuk menanamkan ancaman, bukan untuk menjelaskan realitas.

Politik Indonesia tidak selalu berjalan dalam pola pengulangan sejarah, dan memaksakan analogi justru mempersempit cara publik membaca dinamika kekuasaan.

Lebih jauh, narasi yang menyebut keterlibatan seorang menteri dalam isu lintas sektor sebagai indikasi ambisi politik juga menyederhanakan kerja pemerintahan modern.

Dalam praktiknya, koordinasi antarsektor adalah hal lumrah, terutama dalam isu strategis seperti pertahanan dan ekonomi yang memang saling terkait. Mengubah koordinasi menjadi tanda manuver politik hanya memperkuat asumsi konflik yang belum tentu nyata.

Yang perlu disadari publik adalah bahwa demokrasi tidak selalu berarti pertarungan internal. Tidak setiap nama yang muncul dalam survei adalah ancaman, dan tidak setiap analisis politik bebas dari kepentingan framing.

Ketika isu suksesi 2029 bahkan belum memasuki fase nyata, membangun narasi persaingan di dalam pemerintahan justru berpotensi melemahkan stabilitas yang sedang berjalan.

Dalam konteks ini, yang lebih terlihat bukanlah pertarungan elite, melainkan upaya membentuk persepsi bahwa pertarungan itu sudah dimulai.

Dan dalam politik, persepsi yang sengaja dibenturkan sering kali lebih berbahaya daripada konflik itu sendiri.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (Forsiber)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya