Narasi "SBY Jilid II" Benturkan Prabowo dan Sjafrie, Siapa yang Diuntungkan?

NARASI yang mencoba mengaitkan munculnya nama Sjafrie Sjamsoeddin dalam survei bursa calon presiden 2029 dengan potensi pengkhianatan ala "SBY Jilid II" patut diduga sebagai upaya adu domba. 

Sebab, fakta menunjukkan bahwa kemunculan nama Menhan Sjafrie berangkat dari hasil survei dan persepsi publik, bukan deklarasi politik, apalagi manuver terbuka untuk menantang Presiden Prabowo Subianto.

Namun narasi yang dibangun justru menggeser fokus dari dinamika demokrasi menuju spekulasi konflik internal. Ini bukan sekadar analisis politik, melainkan framing yang berpotensi menciptakan kesan bahwa lingkar kekuasaan sedang retak, meskipun tidak ada peristiwa politik nyata menunjukkan hal tersebut.

Justru yang patut dipertanyakan adalah siapa yang diuntungkan dari narasi konflik tersebut?

Ketika publik diarahkan untuk melihat hubungan presiden dan menterinya dalam kacamata kecurigaan, yang terjadi bukan penguatan pemerintahan, melainkan pembelahan persepsi.

Elite politik didorong saling curiga, sementara publik disuguhi drama internal yang belum tentu ada. Politik adu domba bekerja secara halus. Cukup dengan menanamkan kemungkinan konflik, maka konflik itu perlahan hidup dalam imajinasi publik.

Perbandingan dengan dinamika Pilpres 2004 juga problematis. Situasi politik, konfigurasi kekuasaan, dan konteks kepemimpinan hari ini sangat berbeda. Mengulang analogi sejarah tanpa kesamaan kondisi justru berfungsi sebagai alat psikologis untuk menanamkan ancaman, bukan untuk menjelaskan realitas.

Politik Indonesia tidak selalu berjalan dalam pola pengulangan sejarah, dan memaksakan analogi justru mempersempit cara publik membaca dinamika kekuasaan.

Lebih jauh, narasi yang menyebut keterlibatan seorang menteri dalam isu lintas sektor sebagai indikasi ambisi politik juga menyederhanakan kerja pemerintahan modern.

Dalam praktiknya, koordinasi antarsektor adalah hal lumrah, terutama dalam isu strategis seperti pertahanan dan ekonomi yang memang saling terkait. Mengubah koordinasi menjadi tanda manuver politik hanya memperkuat asumsi konflik yang belum tentu nyata.

Yang perlu disadari publik adalah bahwa demokrasi tidak selalu berarti pertarungan internal. Tidak setiap nama yang muncul dalam survei adalah ancaman, dan tidak setiap analisis politik bebas dari kepentingan framing.

Ketika isu suksesi 2029 bahkan belum memasuki fase nyata, membangun narasi persaingan di dalam pemerintahan justru berpotensi melemahkan stabilitas yang sedang berjalan.

Dalam konteks ini, yang lebih terlihat bukanlah pertarungan elite, melainkan upaya membentuk persepsi bahwa pertarungan itu sudah dimulai.

Dan dalam politik, persepsi yang sengaja dibenturkan sering kali lebih berbahaya daripada konflik itu sendiri.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (Forsiber)