Berita

Ilustrasi Cara Pindah BPJS Mandiri ke BPJS PBI (Sumber: Gemini Generated Image)

Nusantara

Cara Pindah BPJS Mandiri ke BPJS PBI Terbaru, Ini Syarat dan Langkah Pengajuannya

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 19:10 WIB

Peserta BPJS mandiri dapat mengajukan perpindahan ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) jika memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Dalam skema ini, peserta BPJS PBI tidak perlu membayar iuran bulanan karena biayanya sudah ditanggung negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perpindahan dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI umumnya dapat dilakukan apabila peserta tergolong masyarakat tidak mampu atau tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lalu, bagaimana cara pindah BPJS Mandiri ke BPJS PBI? 

Melansir laman resmi BPJS Kesehatan, program PBI merupakan salah satu kategori kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dirancang untuk memberikan jaminan layanan kesehatan tanpa beban iuran. Tidak semua peserta BPJS Kesehatan mandiri dapat langsung dialihkan ke segmen PBI. 


Kepesertaan PBI ditujukan khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019. Fakir miskin didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali, atau memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi diri dan keluarganya.

Sementara itu, kategori orang tidak mampu merujuk pada mereka yang masih berpenghasilan. Namun, pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak memungkinkan membayar iuran jaminan kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri tetap memiliki peluang beralih ke kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), meskipun masih memiliki tunggakan iuran. Namun demikian, perpindahan status ke BPJS PBI tidak serta-merta menghapus kewajiban iuran yang tertunggak saat masih menjadi peserta mandiri.

Selian memenuhi kriteria ekonomi tersebut, peserta juga harus memenuhi persyaratan administratif, antara lain: Penetapan peserta PBI dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. Proses perubahan status dari peserta mandiri ke PBI umumnya memerlukan waktu, bergantung pada tahapan verifikasi di BPJS Kesehatan serta koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk memastikan apakah seseorang sudah terdaftar dalam DTKS, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial dengan langkah berikut: Sementara itu, bagi warga yang belum terdaftar di DTKS, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Pendaftaran dilakukan dengan membuat akun, mengisi data kependudukan, mengunggah dokumen pendukung, serta mengajukan usulan bantuan sosial.

Selanjutnya, data akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya