Berita

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. (Foto: Humas KemenkoPM)

Politik

Cak Imin Wakili Presiden Prabowo di HPN 2026

Tegaskan Komitmen Negara Jaga Ekosistem Pers
SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 12:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, sosok yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan salam hormat serta apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh insan pers Indonesia atas dedikasi dan pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Presiden, kata dia, menaruh penghargaan tinggi terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi dan akal sehat publik.

Cak Imin menegaskan bahwa dunia saat ini bergerak sangat cepat, didorong oleh arus informasi, data, dan algoritma. Di tengah dominasi kecerdasan artifisial dan teknologi digital, pers dituntut tetap menjaga nilai-nilai jurnalisme yang berbasis pada verifikasi, etika, dan empati manusia. 


“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” tegasnya di Banten, Senin, 9 Februari 2026.

Menurut Cak Imin, tanpa sentuhan manusia dan komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna serta kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa pers yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi tanpa kualitas dan etika akan menjauh dari masyarakat.

Ia juga menyoroti fakta bahwa Indonesia kini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 80 persen penduduk terhubung internet dan rata-rata mengakses media sosial hampir tiga jam per hari. Kondisi ini, kata dia, menjadikan kualitas informasi dan sentimen media sangat menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan kohesi kebangsaan.

Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional. Pemerintah, lanjutnya, tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri menghadapi disrupsi digital, termasuk tantangan model bisnis media dan keadilan ekonomi.

“Negara berkomitmen memastikan media massa tetap mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas bisa terus hidup sebagai suluh demokrasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights), sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara maju.

Di tengah banjir informasi dan maraknya konten tidak berkualitas yang berpotensi menurunkan daya nalar masyarakat, Cak Imin menegaskan pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan. Pers diharapkan berperan strategis dalam melawan hoaks, disinformasi, serta menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman publik.

Ia mencontohkan peran pers dalam mengawal dan mengedukasi publik terkait program prioritas nasional seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, dan berbagai program strategis jangka panjang lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Cak Imin juga menekankan tiga peran utama pers ke depan, yakni sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas di ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghentikan praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi.

Cak Imin lantas mengajak seluruh insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.  

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjaga nurani bangsa,” pungkasnya.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya