Berita

Mantan Menteri Kebudayaan Prancis Jack Lang (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube France24)

Dunia

Mantan Menteri Kebudayaan Prancis dan Putrinya Terseret Skandal Epstein

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 11:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Menteri Kebudayaan Prancis, Jack Lang, menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Institut Dunia Arab (Institut du Monde Arabe/IMA) di Paris. 

Langkah ini diambil Lang setelah namanya dan putrinya, Caroline, muncul dalam dokumen terbaru yang berkaitan dengan mendiang pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

Lang, yang telah memimpin IMA sejak 2013, menyampaikan tawaran pengunduran dirinya melalui surat kepada Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot. Ia menegaskan siap mundur secara resmi dalam rapat dewan berikutnya.


“Saya menawarkan untuk mengajukan pengunduran diri saya,” tulis Lang dalam surat tersebut, dikutip dari France24, Senin 9 Februari 2026.

Sehari sebelumnya, jaksa kejahatan keuangan Prancis mengumumkan telah membuka penyelidikan awal terhadap Lang dan Caroline atas dugaan pencucian uang hasil penipuan pajak yang diperberat, setelah nama mereka muncul dalam berkas Epstein. 

Menanggapi hal ini, Barrot mengatakan pemerintah telah mencatat tawaran Lang dan akan memulai proses penunjukan presiden sementara untuk IMA.

Meski demikian, Lang membantah keras semua tuduhan. Ia menyebut klaim terhadap dirinya tidak berdasar dan justru menyambut baik penyelidikan tersebut. Menurutnya, proses hukum ini akan membersihkan namanya.

“Ini akan memberikan banyak kejelasan pada tuduhan yang mempertanyakan integritas dan kehormatan saya,” ujar Lang.

Pria berusia 86 tahun itu juga mengatakan dirinya terkejut namanya tercantum dalam dokumen perusahaan lepas pantai pada 2016. Ia menegaskan tidak melakukan kesalahan apa pun dan hanya pernah meminta bantuan Epstein dalam kapasitasnya sebagai filantropis.

Sementara itu, putrinya, Caroline Lang, telah lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Serikat Produser Independen Prancis (SPI). Pihak berwenang menegaskan bahwa sekadar disebut dalam dokumen belum tentu berarti bersalah, dan penyelidikan masih berlangsung.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya