Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (tengah) di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bahlil Dorong Metode Pembagian Kursi DPR Disesuaikan dengan Luas Wilayah

SABTU, 07 FEBRUARI 2026 | 03:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diinginkan berubah dari yang biasanya diterapkan. Yaitu berdasarkan jumlah pemilih (demografi) yang mengacu pada luasan wilayah (geografis).

Usul tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Anggota DPR RI di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026.

Dalam pandangannya, jika mengacu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat soal kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, hal itu merupakan aset terbesar bangsa yang seharusnya dijaga dengan memastikan asas keadilan pada setiap daerah bisa terwakili.


"Tetapi itu hanya bisa diwujudkan dengan keadilan. Makanya saya katakan, wilayah Papua itu, Kalimantan, kalau mau hitung jumlah penduduk, baru mau hitung berapa perwakilan dari DPR-nya, ya sudah tidak adil kita," ujar Bahlil menyinggung pengaturan kursi yang berlaku di pemilu-pemilu lalu.

Ia mencontohkan luas wilayah Pulau Papua tiga kali lipat setengah Pulau Jawa, tetapi jumlah kursi anggota DPR yang diperoleh sangat jauh daripada di Jawa.

"Jawa Barat (saja jumlah kursi yang dapat diperoleh) 91. Iya kan? Jawa Timur berapa? 87. (Sudah) 170. Jawa Tengah? Banyak kali ya. Banten? Jogja? Bayangkan. Pulau Jawa sudah lima, hampir 50 persen ya dari total jumlah anggota DPR," urai Bahlil. 

"Sementara jumlah wilayah mereka, Papua tiga setengah kali lipat, baru dapat satu Pulau Jawa. Anggota DPR Papua hanya 18 orang. Coba bayangkan," sambungnya.

Oleh karena itu, Bahlil mendorong Fraksi Golkar terutama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin untuk memikirkan perubahan metode penghitungan konversi kursi parlemen, agar azas keadilan antar wilayah bisa terjamin.

"Jadi ya kayak kayak begini gitu loh. Ah itu Zul, kalau kau punya ide itu, itu baru kau paten. Itu baru kau paten. Gitu. Tapi kalau idenya masih berdebat tentang pemilihan DPR. Laa ilaaha illallah. Masyaallah, gitu kan,” tandas Bahlil.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya