Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah (RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Pajak dan Bea Cukai Rentan Korupsi, KPK Diminta Perkuat Pencegahan

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 10:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah.

Abdullah menilai tindakan KPK tersebut menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi, terutama di sektor perpajakan yang dikenal rawan penyimpangan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK yang kembali mengungkap dugaan korupsi di bidang pajak. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum tetap berjalan,” ujar Abdullah kepada wartawan, Jumat, 6 Februari 2026.


Menurut Abdullah, praktik korupsi di sektor pajak masih terus terjadi meski beberapa oknum sebelumnya telah ditangkap dan dihukum. Padahal, pegawai pajak sudah menerima gaji dan fasilitas besar dari negara.

“Sudah banyak yang ditangkap dan diproses hukum, tetapi tetap ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Ini sangat memprihatinkan, apalagi mereka sudah digaji tinggi oleh negara,” tegasnya.

Abdullah juga menyoroti OTT yang dilakukan KPK terhadap pegawai bea cukai di Jakarta dan Lampung terkait dugaan korupsi importasi. Dalam operasi itu, enam orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menekankan bahwa pajak dan bea cukai merupakan dua sektor strategis yang sangat rawan korupsi karena langsung terkait penerimaan negara.

“Pajak dan bea cukai adalah lahan basah yang sangat rentan penyimpangan. Karena itu, selain penindakan, upaya pencegahan harus diperkuat secara sistematis,” kata legislator PKB ini.

Lebih lanjut, Abdullah mendorong KPK tidak hanya fokus pada operasi penindakan, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar celah korupsi bisa ditutup sejak awal.

“Pencegahan penting agar tidak ada ruang bagi korupsi. Namun jika masih ada yang nekat melakukan korupsi, mereka harus ditangkap dan dijatuhi hukuman berat agar ada efek jera,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya