Berita

Logo KPK. (Foto: RMOL)

Hukum

Rakyat Dukung OTT KPK Tapi Jangan Tebang Pilih

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 10:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPR RI Benny K Harman menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggunakan metode operasi tangkap tangan (OTT) untuk menjerat para pelaku korupsi. 

Menurut politikus Partai Demokrat itu, langkah tersebut masih relevan dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

“Kita dukung KPK menggunakan metode OTT untuk menjerat para koruptor. Pasti rakyat dukung,” ujar Benny lewat akun X miliknya, Jumat, 6 Februari 2026.


Meski demikian, Benny mengingatkan agar KPK lebih cermat dalam menetapkan prioritas pelaksanaan OTT. Ia menilai penting bagi KPK untuk menentukan secara jelas kementerian dan lembaga negara mana yang menjadi sasaran penindakan.

“Namun perlu ditetapkan prioritas, OTT digunakan di kementerian dan lembaga negara apa saja,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan agar KPK tidak melakukan tebang pilih dalam menjalankan OTT.

“Jangan tebang pilih,” tegas Benny.

Lebih jauh, ia menyoroti kecenderungan OTT yang kerap menyasar pejabat atau elite di level menengah ke bawah. Menurutnya, publik justru menanti keberanian KPK untuk menindak elit di level pengambil keputusan tertinggi.

“Jangan hanya menyasar elit menengah ke bawah, tapi juga elit di top management. Itu yang dinantikan,” pungkasnya.

Benny berharap KPK tetap menjadi harapan publik dalam pemberantasan korupsi dengan langkah-langkah yang tegas, adil, dan menyentuh aktor utama kejahatan korupsi di lingkar kekuasaan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya