Berita

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. (Foto: RMOL)

Politik

Ambang Batas Parlemen 0,5 Persen Dinilai Masih Masuk Akal

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 10:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 0,5 persen dalam RUU Pemilu dinilai Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera masih dapat diterima.

Namun politikus Partai Keadilan Sejahter itu menegaskan, secara prinsip angka 4 persen yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup rasional.

"Sebenarnya angka 4 persen sudah cukup rasional, mencari keseimbangan antara keterwakilan dan efektivitas pengambilan keputusan," katanya lewat akun X miliknya, Kamis, 5 Februari 2025.


Meski demikian, ia mencermati adanya dinamika baru di DPR. Saat ini, semakin banyak partai politik yang masuk kategori partai menengah dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada hilangnya partai yang benar-benar dominan di parlemen.

“Kondisi itu menyebabkan tidak ada lagi partai dominan sehingga kebijakan pemerintah tak lagi berjalan efektif.” jelasnya.

Mardani mengingatkan, tanpa keberadaan partai politik yang dominan, efektivitas pemerintahan berpotensi terganggu. Proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat dan penuh kompromi politik jangka pendek.

Karena itu, Mardani mendorong adanya diskusi yang matang dan terbuka terkait pengaturan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu.

Ia pun mengajak berbagai pihak untuk memberikan masukan agar sistem kepemiluan ke depan tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan prinsip keterwakilan rakyat.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya