Berita

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto: Setkab)

Politik

Haris Rusly Moti:

Prabowo Adaptasi Strategi Multi-Alignment untuk Merdekakan Palestina

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 19:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik Gaza sebagaimana amanat Konstitusi UUD 1945.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mencermati strategi yang digunakan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

“Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis tersebut, Presiden Prabowo memilih menjalankan kebijakan multi-alignment sebagai adaptasi dari prinsip 'bebas aktif' yang diatur UU 37/1999," kata Haris Rusli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Februari 2026.


Haris Rusli menambahkan, UU 37/1999 tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan berpihak pada nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi.

Strategi multi-alignment merupakan adaptasi dari prinsip gerakan non-alignment (non-blok), menempatkan Indonesia secara dinamis dan fleksibel menjalin hubungan dan keselarasan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan global yang terkadang berbeda atau berbenturan satu dengan lainnya.

Haris menjelaskan situasi geopolitik multipolar saat ini berbeda dengan era perang dingin, ketika itu geopolitik membentuk situasi bipolar. Dunia dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari blok barat pengusung kapitalisme liberalisme atau blok timur pengusung komunisme diktator proletariat.

"Adaptasi prinsip non-alignment ke dalam strategi multi-alignment pada dasarnya kita membebaskan diri dari kendala ideologis warisan perang dingin dan hambatan teologis yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa lain. Terkadang halusinasi situasi perang dinging menciptakan sekat atau perangkap yang membatasi ruang gerak dalam hubungan luar negeri," jelas Haris.

Strategi multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo menurutnya tepat untuk menjawab situasi geopolitik multipolar.

"Kita semua menyaksikan keadaan dunia saat ini terjebak di dalam persaingan dan polarisasi antara sejumlah negara-negara adidaya militer dan ekonomi (AS, China, Rusia, Uni Eropa). Oleh karena itu, jawaban terhadap situasi multipolar adalah multi-alignment," urai Haris.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya