Berita

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto: Setkab)

Politik

Haris Rusly Moti:

Prabowo Adaptasi Strategi Multi-Alignment untuk Merdekakan Palestina

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 19:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik Gaza sebagaimana amanat Konstitusi UUD 1945.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mencermati strategi yang digunakan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

“Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis tersebut, Presiden Prabowo memilih menjalankan kebijakan multi-alignment sebagai adaptasi dari prinsip 'bebas aktif' yang diatur UU 37/1999," kata Haris Rusli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Februari 2026.


Haris Rusli menambahkan, UU 37/1999 tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan berpihak pada nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi.

Strategi multi-alignment merupakan adaptasi dari prinsip gerakan non-alignment (non-blok), menempatkan Indonesia secara dinamis dan fleksibel menjalin hubungan dan keselarasan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan global yang terkadang berbeda atau berbenturan satu dengan lainnya.

Haris menjelaskan situasi geopolitik multipolar saat ini berbeda dengan era perang dingin, ketika itu geopolitik membentuk situasi bipolar. Dunia dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari blok barat pengusung kapitalisme liberalisme atau blok timur pengusung komunisme diktator proletariat.

"Adaptasi prinsip non-alignment ke dalam strategi multi-alignment pada dasarnya kita membebaskan diri dari kendala ideologis warisan perang dingin dan hambatan teologis yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa lain. Terkadang halusinasi situasi perang dinging menciptakan sekat atau perangkap yang membatasi ruang gerak dalam hubungan luar negeri," jelas Haris.

Strategi multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo menurutnya tepat untuk menjawab situasi geopolitik multipolar.

"Kita semua menyaksikan keadaan dunia saat ini terjebak di dalam persaingan dan polarisasi antara sejumlah negara-negara adidaya militer dan ekonomi (AS, China, Rusia, Uni Eropa). Oleh karena itu, jawaban terhadap situasi multipolar adalah multi-alignment," urai Haris.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya