ADA berita yang tak perlu dibaca keras-keras untuk melukai siapa pun yang membukanya. Cukup dibaca pelan, dan ia sudah menusuk.
Seorang anak berusia sepuluh tahun, siswa kelas IV di sebuah sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, ditemukan meninggal. Ia meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya. Tulisan tangan yang sederhana. Kalimat yang terlalu dewasa untuk umur yang seharusnya masih sibuk menghafal perkalian dan menunggu jam istirahat.
Ia pamit. Ia meminta ibunya tidak menangis. Ia merelakan dirinya pergi. Seorang anak yang belajar memahami hidup jauh sebelum waktunya.
Membaca kisah ini amat menyakitkan hati. Bukan hanya karena kematian seorang anak, tetapi karena kata-kata yang ia tinggalkan terasa seperti hasil perenungan panjang seseorang yang sudah lama sendirian.
Ada kesunyian yang terlalu berat untuk dipikul tubuh sekecil itu. Ada rasa bersalah yang tak seharusnya dikenali anak seusianya. Seolah ia merasa menjadi beban, lalu memilih menghapus dirinya agar dunia orang dewasa terasa lebih ringan.
Bunuh diri bisa menimpa siapa pun, dari kelas sosial mana pun. Tetapi kemiskinan bukan takdir pribadi. Kemiskinan adalah tanggung jawab negara.
Ketika seorang anak meminta uang untuk membeli buku dan pena, lalu permintaan itu tak bisa dipenuhi karena memang tak ada uang, di situlah kita melihat kegagalan yang lebih besar dari sekadar relasi keluarga.
Seorang anak dipaksa memahami keterbatasan hidup terlalu dini. Ia belajar menahan keinginan, membaca wajah orang dewasa, dan memendam kecewa, bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan.
Kemiskinan juga membuat banyak anak usia sekolah dasar terpaksa bekerja di sektor informal. Kita melihatnya hampir setiap hari, anak-anak kecil mengamen, menjual tisu di lampu merah, atau berkeliling dari rumah ke rumah.
Saya kerap melihat anak-anak berjualan cobek di pemukiman mewah. Tubuh mereka kecil, langkahnya goyah, kedua pundaknya memikul cobek-cobek yang berat. Di usia ketika mereka seharusnya belajar mengeja masa depan, mereka justru belajar menawar, menahan malu, dan membaca penolakan.
Beginilah kemiskinan memaksa anak-anak menjadi dewasa sebelum waktunya, bukan melalui pelajaran hidup yang romantis, tetapi lewat beban yang nyata dan sunyi.
Ironisnya, negeri ini tidak kekurangan institusi. Kita punya Badan Khusus Percepatan Penghapusan Kemiskinan. Kita punya Kementerian Sosial. Kita punya berlapis program afirmatif untuk daerah tertinggal, dari bantuan tunai hingga intervensi pendidikan.
Di atas kertas, negara tampak hadir dengan rapi dan penuh niat baik. Tetapi di lapangan, seorang anak masih bisa merasa begitu sendiri, begitu tak tertolong, sampai harus mengambil keputusan yang bahkan orang dewasa pun sering tak sanggup memikulnya.
Di sisi lain, kita juga tahu cerita yang berulang. Pejabat negara yang korupsi, hidup kaya raya, menumpuk harta dari uang publik. Angka-angka kerugian negara disebut dengan dingin, seolah hanya statistik. Negara terkesan membiarkan segelintir orang merampok kekayaan nasional, sementara anak-anak miskin diminta kuat, diminta sabar, diminta mengerti keadaan, diminta cepat dewasa.
Pramoedya Ananta Toer pernah menulis, “
Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Kalimat itu terasa getir hari ini. Sebab ketidakadilan bukan lagi soal wacana, tetapi soal hidup dan mati. Soal seorang anak yang merasa tak punya masa depan yang layak untuk ditunggu. Soal negara yang terlalu sering hadir sebagai slogan, bukan sebagai pelukan.
Tulisan ini bukan hendak menyederhanakan tragedi menjadi satu sebab tunggal. Tetapi kita tak bisa menutup mata bahwa kemiskinan struktural mempercepat kedewasaan dengan cara yang kejam.
Ia merampas masa kanak-kanak, menggantinya dengan kecemasan, rasa minder, dan perasaan tidak layak. Terlebih di era media sosial yang konsumtif, ketika anak-anak miskin setiap hari disuguhi etalase kehidupan yang tak pernah bisa mereka sentuh.
Ponsel menjadi jendela sekaligus cermin yang kejam. Di sana ada sepatu baru, tas mahal, liburan, tawa tanpa beban. Di sini ada rasa tertinggal, rasa tak cukup, rasa gagal bahkan sebelum sempat bermimpi.
Maka pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya mengapa anak itu memilih pergi, tetapi di mana negara ketika ia perlahan-lahan kehilangan alasan untuk tinggal?
Seberapa serius komitmen kita terhadap kemiskinan rakyat jika tragedi seperti ini terus berulang?
Seberapa bermakna semua program jika pada akhirnya seorang anak masih menulis surat perpisahan kepada ibunya, dengan tulisan tangan kecil yang memohon agar air mata dihentikan?
Surat itu mungkin pendek. Tetapi jejaknya panjang. Ia akan terus menghantui kita, selama kemiskinan diperlakukan sebagai angka, bukan sebagai penderitaan nyata.
Pertanyaan itu akan selalu kembali setiap kali kita berbicara tentang kemerdekaan. Saya membayangkan apa yang hendak disampaikan para pemimpin negeri ini di hadapan makam para pahlawan, ketika lebih dari delapan puluh tahun merdeka, masih ada rakyat yang bahkan sepuluh ribu rupiah pun tak pernah ada di tangannya.
Selama negara lebih cepat menghitung kerugian korupsi daripada merasakan luka anak-anaknya, dan selama kita membaca kisah seperti ini lalu menutupnya tanpa benar-benar berubah.
*Direktur Indonesia Future Studies
