Berita

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. (Foto: Istimewa)

Politik

Eddy Soeparno Tekankan Penguatan Tata Kelola sebagai Pilar Utama ESG

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola atau governance sebagai pilar utama dalam penerapan Environmental, Social and Governance (ESG). Penegasan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam ESG Forum di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Dalam acara yang turut dihadiri Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq, Eddy menekankan pentingnya penguatan aspek Governance atau tata kelola yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ESG. 

“Dengan tidak mengkerdilkan fungsi “E” dan “S” (lingkungan hidup dan sosial) dari ESG, kini saatnya kita fokus pada tata kelola dan penerapannya, khususnya dalam bentuk penegakan hukum," kata Eddy.


Menurutnya, pengelolaan lingkungan dan dukungan sosial hanya bisa efektif jika ketaatan pada aturan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran diterapkan secara konsekuen.

“Kita sudah bisa antisipasi bahwa akibat krisis iklim yang kita hadapi saat ini, potensi bencana akibat degradasi ekosistem sangat tinggi. Curah hujan dan banjir akan semakin meningkat, kekeringan dan kebakaran hutan dapat meluas jika proses penataan lingkungan tidak diikuti oleh pengawasan dan penegakan hukum. Sudah saatnya kita memberikan sanksi tegas dan berat terhadap kejahatan ekologi," jelasnya.

Selain itu, Eddy juga menekankan pentingnya kehadiran legislasi yang menangani permasalahan krisis iklim yang saat ini belum diatur secara komprehensif di dalam perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

“Untuk menunjang tahapan transisi energi serta program penurunan emisi gas rumah kaca, kita perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur pengelolaan iklim dan reduksi emisi karbon di segala sektor, seperti industri, transportasi, pertanian, energi dan lain-lain. Apakah legislasi ini akan berbentuk produk perundangan baru atau melalui revisi atas UU no 32 tahun 2009 (UU Lingkungan Hidup), hal ini akan kami bahas secara mendalam di DPR,” bebernya.

Eddy menekankan, ke depannya program transisi energi, aksi iklim dan ESG merupakan satu kesatuan yang perlu dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar ekonomi kita ke depannya tidak hanya tumbuh secara tinggi, namun juga berkelanjutan dan berkualitas.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya