Berita

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. (Foto: Istimewa)

Politik

Eddy Soeparno Tekankan Penguatan Tata Kelola sebagai Pilar Utama ESG

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola atau governance sebagai pilar utama dalam penerapan Environmental, Social and Governance (ESG). Penegasan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam ESG Forum di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Dalam acara yang turut dihadiri Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq, Eddy menekankan pentingnya penguatan aspek Governance atau tata kelola yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ESG. 

“Dengan tidak mengkerdilkan fungsi “E” dan “S” (lingkungan hidup dan sosial) dari ESG, kini saatnya kita fokus pada tata kelola dan penerapannya, khususnya dalam bentuk penegakan hukum," kata Eddy.


Menurutnya, pengelolaan lingkungan dan dukungan sosial hanya bisa efektif jika ketaatan pada aturan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran diterapkan secara konsekuen.

“Kita sudah bisa antisipasi bahwa akibat krisis iklim yang kita hadapi saat ini, potensi bencana akibat degradasi ekosistem sangat tinggi. Curah hujan dan banjir akan semakin meningkat, kekeringan dan kebakaran hutan dapat meluas jika proses penataan lingkungan tidak diikuti oleh pengawasan dan penegakan hukum. Sudah saatnya kita memberikan sanksi tegas dan berat terhadap kejahatan ekologi," jelasnya.

Selain itu, Eddy juga menekankan pentingnya kehadiran legislasi yang menangani permasalahan krisis iklim yang saat ini belum diatur secara komprehensif di dalam perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

“Untuk menunjang tahapan transisi energi serta program penurunan emisi gas rumah kaca, kita perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur pengelolaan iklim dan reduksi emisi karbon di segala sektor, seperti industri, transportasi, pertanian, energi dan lain-lain. Apakah legislasi ini akan berbentuk produk perundangan baru atau melalui revisi atas UU no 32 tahun 2009 (UU Lingkungan Hidup), hal ini akan kami bahas secara mendalam di DPR,” bebernya.

Eddy menekankan, ke depannya program transisi energi, aksi iklim dan ESG merupakan satu kesatuan yang perlu dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar ekonomi kita ke depannya tidak hanya tumbuh secara tinggi, namun juga berkelanjutan dan berkualitas.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Bareskrim Bongkar Tempat Jual Beli Ekstasi di Tempat Hiburan Malam

Rabu, 18 Maret 2026 | 03:59

Ekonom Sambut Baik Kerja Sama RI-Jepang soal Energi Hijau

Rabu, 18 Maret 2026 | 03:45

NKRI di Persimpangan Jalan

Rabu, 18 Maret 2026 | 03:13

Legislator Kebon Sirih Bareng Walkot Jakbar Sidak Terminal Kalideres

Rabu, 18 Maret 2026 | 02:50

Menhan: Masyarakat Harus Benar-benar Merasakan Kehadiran TNI

Rabu, 18 Maret 2026 | 02:25

RI Siapkan Tameng Hadapi Investigasi Dagang AS

Rabu, 18 Maret 2026 | 02:08

Kemenhub Tegaskan Penerbangan ke Luar Negeri Tetap Beroperasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 01:50

Teheran Diserang Lagi, Israel Klaim Bunuh Dua Pejabat Tinggi Iran

Rabu, 18 Maret 2026 | 01:30

Sopir Taksi Daring Lapor Polisi Usai Dituduh Curi Akun Mobile Legend

Rabu, 18 Maret 2026 | 01:10

BI Beri Sinyal Tidak Akan Pangkas Suku Bunga Imbas Gejolak Global

Rabu, 18 Maret 2026 | 00:50

Selengkapnya