Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal (Foto: Instagram)
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus eks Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengingatkan agar arah politik luar negeri Indonesia tidak dibelokkan demi menyenangkan Presiden AS Donald Trump.
Peringatan itu disampaikan Dino dalam pernyataan video yang dikutip RMOL, Minggu, 1 Februari 2026.
Dino menyoroti kecenderungan sejumlah negara yang memilih bersikap lunak dan akomodatif terhadap agenda Donald Trump demi menghindari ancaman tarif baru.
Ia berharap Indonesia tidak ikut terseret dalam pola tersebut dan tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.
"Masalah tarif jangan dikaitkan dengan perjuangan Palestina. Dan politik luar negeri kita jangan ditujukan untuk mengambil hati Trump, tapi ditujukan untuk memerdekakan Palestina," tegasnya.
Dalam hal ini, Dino menyoroti rencana kontribusi Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau Rp17 triliun kepada Board of Peace (Dewan Perdamaian) besutan Trump yang dinilainya tidak rasional.
“Untuk diplomasi Indonesia, 17 triliun itu adalah angka yang sangat fantastis. Dan sepanjang sejarah, Indonesia tidak pernah membayar dana sebesar itu untuk bergabung dengan organisasi internasional manapun,” ujarnya.
Ia menyebut angka tersebut setara dengan 500 kali iuran tahunan Indonesia ke Sekretariat ASEAN dan sama dengan 50 tahun iuran ke PBB.
Dino mengingatkan bahwa Board of Peace dibentuk dan dikendalikan oleh Trump tanpa keterlibatan perwakilan Palestina.
“Uang 17 triliun ini tentunya akan dikontrol oleh Donald Trump sebagai Ketua Board of Peace dan tidak dikontrol oleh Palestina, walaupun dimaksudkan untuk Palestina,” ujarnya.
Ia khawatir jika Indonesia memaksakan diri menjadi anggota permanen Board of Peace justru akan menyandera posisi dan mempersempit ruang gerak diplomasi nasional.
Kekhawatiran itu didasarkan pada watak Donald Trump yang dinilainya sangat egois, sehingga kecil kemungkinan Trump akan mundur dengan sukarela dari jabatannya sebagai Ketua Board of Peace.
"Menjadi anggota permanen itu hanya akan mengikat, menjerat, dan menyandera posisi dan ruang gerak Indonesia. Karena segala agenda dan keputusan Board of Peace itu harus disetujui oleh Donald Trump," tandasnya.
