Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Ilustrasi RMOL Yudhistira)

Bisnis

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

SABTU, 31 JANUARI 2026 | 14:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mundurnya empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman secara bersamaan dalam satu hari memicu tanda tanya besar terkait tekanan di pasar modal.

Ekonom Universitas Brawijaya Noval Adib menilai, pengunduran diri tersebut bukan peristiwa biasa, melainkan berkaitan dengan beratnya persoalan struktural yang belum juga terselesaikan, khususnya soal free float menjelang tenggat waktu mendatang.

“Saya curiga para petinggi yang mundur itu karena sadar mereka nggak bakal mampu menyelesaikan masalah free float ini sampai tenggat mei nanti. Karena mereka tahu medannya seperti apa, tekanan-tekanan yang diterima seperti apa,” kata Noval kepada RMOL pada Sabtu, 31 Januari 2026.


Menurut Noval, para pejabat yang mundur merupakan figur profesional yang telah lama berkecimpung di sektor pasar keuangan. Namun tekanan yang dihadapi membuat mereka memilih angkat kaki.

“Sebetulnya mereka yg mundur-mundur itu orang profesional, tapi lha kok mundur juga,” imbuhnya.

Ia pun mengingatkan, proses penggantian pimpinan OJK dan Dirut BEI akan menjadi ujian serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Ini tugas berat untuk Presien Prabowo dan Menkeu Purbaya untuk mencari pengganti mereka yang mundur itu dengan orang yang sama kompetennya atau kalau bisa lebih kompeten,” tegasnya.

Noval menegaskan, jika pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan secara profesional dan justru sarat kepentingan, dampaknya bisa sangat buruk bagi masa depan pasar modal nasional.

“Kalau penggantinya ponakan-ponakan Prabowo yang lain sejenis Thomas Djiwandono (di BI) sudah jelas nasib pasar modal Indonesia nanti akan seperti apa,” tandasnya.

Untuk diketahui setelah Ditut BEI Iman Rachman mundur, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) Aditya Jayaantara ikut menyampaikan pengunduran dirinya.

Tak lama berseang, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara ikut menyatakan pengunduran diri dari jabatannya pada Jumat 30 Januari 2026 malam.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya