Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Muhammad Kholid Foto: Dokumen PKS)
Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak forum internasional agar memberikan peran sentral kepada Otoritas Palestina dalam upaya perumusan perdamaian.
PKS juga menegaskan penolakan terhadap keterlibatan perwakilan Israel, khususnya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam forum Board of Peace.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa Palestina merupakan pihak yang paling layak mendapat ruang utama dalam setiap inisiatif perdamaian internasional.
“Pihak yang harus diberikan panggung utama adalah Otoritas Palestina. Mereka adalah korban langsung dari genosida dan penjajahan Israel. Oleh karena itu, melibatkan Palestina dalam perumusan perdamaian merupakan keniscayaan moral dalam tatanan politik internasional,” ujar Kholid kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
Kholid mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan diplomatik yang lebih aktif, khususnya dengan menggalang kekuatan bersama negara-negara muslim strategis. Ia menyebut pentingnya sinergi Indonesia dengan negara-negara seperti Qatar, Turki, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di forum global.
“Kami mendorong Pemerintah Indonesia agar memperjuangkan keterlibatan Otoritas Palestina secara penuh, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun dalam keanggotaan Board of Peace,” tegasnya.
Menurut Kholid, keterlibatan Palestina merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Tanpa kehadiran pihak yang paling terdampak, forum perdamaian tersebut dinilai akan kehilangan legitimasi dan relevansi.
“Tanpa Palestina, forum ini akan sulit menciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, sebagaimana kegagalan berbagai inisiatif perdamaian Presiden Amerika Serikat sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kholid menilai kehadiran Israel,yang dianggap paling bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Gaza—justru akan mencederai martabat dan kredibilitas forum tersebut.
“Keterlibatan Netanyahu dan Israel di Board of Peace justru akan merusak kredibilitas forum itu sendiri. Israel seharusnya diposisikan sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran dan genosida di Palestina, bukan diberikan panggung terhormat sebagai perumus perdamaian,” katanya.
Kholid menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas ketidakadilan, normalisasi penjajahan, dan genosida. Ia menilai dunia internasional harus bersikap tegas dan adil dengan tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan kemanusiaan dalam institusi yang mengatasnamakan perdamaian.
“Israel tidak boleh diberikan panggung. Dunia seharusnya menjatuhkan sanksi terhadapnya,” pungkas Kholid.
