Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (RMOL/Jamaludin Akmal)
Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Yaqut dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat, 30 Januari 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
“Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat pagi.
Menurut Budi, Yaqut diyakini akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Keterangan Yaqut dinilai penting, terutama untuk kepentingan pemeriksaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
Sebelumnya, Yaqut telah tiga kali diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada Selasa, 16 Desember 2025, Senin, 1 September 2024, dan Kamis, 7 Agustus 2025.
Selain Yaqut, KPK juga telah memeriksa tersangka lain dalam perkara ini, yakni mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Gus Alex telah diperiksa sebanyak tiga kali, masing-masing pada Kamis, 29 Januari 2026, Senin, 26 Januari 2026, dan Rabu, 27 Agustus 2025.
Pada Jumat, 9 Januari 2026, KPK resmi mengumumkan penetapan dua tersangka dalam perkara ini, yaitu Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex. Keduanya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis, 8 Januari 2025.
Yaqut dan Gus Alex disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan kerugian keuangan negara. Namun hingga kini, penghitungan resmi kerugian negara oleh BPK masih belum rampung.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang hingga Februari 2026, yakni Yaqut Cholil Qoumas, pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, serta Gus Alex yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Penyidikan kasus ini dimulai sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum dengan sangkaan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
