Berita

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Thomas Djiwandono Bantah Diprospek Jadi Gubernur BI

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 12:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membantah isu yang menyebut dirinya tengah diprospek atau disiapkan untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Mengutip pernyataanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026, Thomas menegaskan bahwa penugasannya murni sebagai Deputi Gubernur BI untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pendahulunya, Juda Agung.

“Urusan soal gubernur Bank Indonesia segala macem, enggak ada,” kata Thomas.


Menurut Thomas, proses pencalonan dan penetapannya sebagai Deputi Gubernur BI telah melalui seluruh tahapan serta mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. 

"Saya ditunjuk sebagai deputi gubernur juga melalui proses dan mekanisme yang sudah ada. Enggak ada yang dilanggar,” tegasnya.

Komisi XI DPR RI secara resmi telah menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. 

Penetapan tersebut disepakati dalam rapat internal Komisi XI melalui musyawarah mufakat pada Senin, 26 Januari 2026, dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada Selasa, 27 Januari 2026.

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan penetapan Thomas dilakukan tanpa adanya perbedaan pandangan di antara anggota komisi. 

Terkait isu kedekatan keluarga Thomas dengan elite politik yang sempat mencuat, Misbakhun menilai hal tersebut tidak relevan.

“Bahwa fakta Pak Thomas keponakan Presiden ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses,” ujar Misbakhun, Senin, 26 Januari 2026.

Misbakhun juga menanggapi minimnya rekam jejak Thomas di bidang kebijakan moneter. Menurutnya, latar belakang Thomas di kebijakan fiskal justru dapat saling melengkapi, mengingat jabatan Deputi Gubernur BI bersifat kolektif dalam Dewan Gubernur.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya