Berita

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Thomas Djiwandono Bantah Diprospek Jadi Gubernur BI

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 12:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membantah isu yang menyebut dirinya tengah diprospek atau disiapkan untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Mengutip pernyataanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026, Thomas menegaskan bahwa penugasannya murni sebagai Deputi Gubernur BI untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pendahulunya, Juda Agung.

“Urusan soal gubernur Bank Indonesia segala macem, enggak ada,” kata Thomas.


Menurut Thomas, proses pencalonan dan penetapannya sebagai Deputi Gubernur BI telah melalui seluruh tahapan serta mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. 

"Saya ditunjuk sebagai deputi gubernur juga melalui proses dan mekanisme yang sudah ada. Enggak ada yang dilanggar,” tegasnya.

Komisi XI DPR RI secara resmi telah menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. 

Penetapan tersebut disepakati dalam rapat internal Komisi XI melalui musyawarah mufakat pada Senin, 26 Januari 2026, dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada Selasa, 27 Januari 2026.

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan penetapan Thomas dilakukan tanpa adanya perbedaan pandangan di antara anggota komisi. 

Terkait isu kedekatan keluarga Thomas dengan elite politik yang sempat mencuat, Misbakhun menilai hal tersebut tidak relevan.

“Bahwa fakta Pak Thomas keponakan Presiden ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses,” ujar Misbakhun, Senin, 26 Januari 2026.

Misbakhun juga menanggapi minimnya rekam jejak Thomas di bidang kebijakan moneter. Menurutnya, latar belakang Thomas di kebijakan fiskal justru dapat saling melengkapi, mengingat jabatan Deputi Gubernur BI bersifat kolektif dalam Dewan Gubernur.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya