Berita

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Thomas Djiwandono Bantah Diprospek Jadi Gubernur BI

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 12:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membantah isu yang menyebut dirinya tengah diprospek atau disiapkan untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Mengutip pernyataanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026, Thomas menegaskan bahwa penugasannya murni sebagai Deputi Gubernur BI untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pendahulunya, Juda Agung.

“Urusan soal gubernur Bank Indonesia segala macem, enggak ada,” kata Thomas.


Menurut Thomas, proses pencalonan dan penetapannya sebagai Deputi Gubernur BI telah melalui seluruh tahapan serta mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. 

"Saya ditunjuk sebagai deputi gubernur juga melalui proses dan mekanisme yang sudah ada. Enggak ada yang dilanggar,” tegasnya.

Komisi XI DPR RI secara resmi telah menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. 

Penetapan tersebut disepakati dalam rapat internal Komisi XI melalui musyawarah mufakat pada Senin, 26 Januari 2026, dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada Selasa, 27 Januari 2026.

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan penetapan Thomas dilakukan tanpa adanya perbedaan pandangan di antara anggota komisi. 

Terkait isu kedekatan keluarga Thomas dengan elite politik yang sempat mencuat, Misbakhun menilai hal tersebut tidak relevan.

“Bahwa fakta Pak Thomas keponakan Presiden ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses,” ujar Misbakhun, Senin, 26 Januari 2026.

Misbakhun juga menanggapi minimnya rekam jejak Thomas di bidang kebijakan moneter. Menurutnya, latar belakang Thomas di kebijakan fiskal justru dapat saling melengkapi, mengingat jabatan Deputi Gubernur BI bersifat kolektif dalam Dewan Gubernur.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya