Kuota BBM Bersubsidi Dipangkas, Ekonomi Rakyat Bisa Makin Boncos

Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2026 yang dipangkas oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan yang tidak tepat waktunya. 

Hal itu disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

"Pemangkasan kuota BBM Subsidi ini langkah yang tidak tepat untuk saat ini, meskipun sudah ada program penyaluran yang tepat sasaran," ujar Huda.

Ia menilai pemangkasan kuota BBM Bersubsidi potensi memunculkan dampak dan bahkan juga pelanggaran.

"Pemangkasan ini akan menyebabkan BBM subsidi akan langka, dan rawan rebutan serta penyelundupan. Bahkan ada potensi penjualan BBM bersubsidi secara ilegal," tuturnya.

Oleh karena itu, Huda memperkirakan pemangkasan BBM bersubsidi atau Pertalite akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Alhasil, harga yang diperoleh masyarakat bisa jadi lebih tinggi. Konsumsi masyarakat bisa terganggu lagi di tahun 2026 ini," pungkas Huda.

Pemangkasan BBM Subsidi tercatat 6,28 persen atau ditetapkan sebanyak 29,26 juta kiloliter (kl) pada 2026 ini, atau lebih tinggi dibanding kuota 2025 (year-on-year/yoy) yang mencapai 31,23 kl.