Berita

Operasi modifikasi cuaca (OMC). (Foto: Dokumentasi BMKG)

Nusantara

BMKG Bantah Pindahkan Hujan ke Daerah Tetangga yang Berakibat Banjir

RABU, 28 JANUARI 2026 | 18:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah isu miring mengenai operasi modifikasi cuaca (OMC) yang disebut-sebut memindahkan hujan ke daerah lain yang berakibat bencana banjir.

"Terkait narasi ‘memindahkan hujan ke wilayah tetangga dan berpotensi membuat banjir’, BMKG menjelaskan dua metode utama yang digunakan untuk melindungi wilayah strategis," tulis BMKG dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Dijelaskan lebih rinci, narasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena selama pelaksanaan OMC selalu memperhatikan metode yang harus digunakan BMKG dan berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ada.


"(Metode) pertama Jumping Process Method, di mana tim OMC mendeteksi suplai awan dari laut (Laut Jawa/Samudera Hindia) menggunakan radar dan menyemainya sebelum mencapai daratan agar hujan jatuh di perairan," urai BMKG.

Adapun metode kedua adalah Competition Method, yakni awan yang tumbuh langsung di atas daratan (in-situ), dilakukan penyemaian sejak dini, untuk mengganggu pertumbuhan awan (tidak menghilangkan) agar tidak menjadi awan Cumulonimbus yang masif. 

"Hal ini dilakukan untuk meluruhkan intensitas hujan, bukan memindahkannya ke pemukiman lain," sambung BMKG menerangkan.

Meskipun demikian, BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh, menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir. 

"Pun, fakta hilangnya sekitar 800 situ di Jabodetabek sejak 1930-an menjadi faktor utama kurangnya daerah resapan dan berpotensi menjadi pemicu banjir," ungkap BMKG.

Oleh karenanya, BMKG mendorong penataan lingkungan menjadi hal utama yang semestinya direspons terhadap penanganan banjir, namun demikian pada saat bersamaan secara paralel juga diperlukan 

"Itu sebagai upaya mengurangi curah hujan seperti OMC agar bisa diterima oleh kondisi lingkungan saat ini," tuturnya.

"Dan penataan lingkungan menjadi hal paling utama yang harus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan," demikian BMKG menutup.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya