Sekolah Rakyat Permanen Harus Fokus di Wilayah Tingkat Kemiskinan Tinggi

Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seharusnya didahulukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga tahun 2025 telah berdiri 166 SR rintisan yang umumnya diselenggarakan di lingkungan instansi Kementerian Sosial seperti sentra, BP3KS, maupun bekerja sama dengan institusi lain, antara lain di gedung pemerintah daerah, balai, hingga kampus. SR terbanyak berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pada tahun 2026 akan dibangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten berupa SR permanen dengan site plan terstandarisasi, di mana tanah disediakan oleh pemerintah daerah dan pembangunan sarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengatakan karena pembangunan SR permanen akan dilakukan secara bertahap, Kementerian Sosial harus mengidentifikasi wilayah prioritas

"Saya usulkan agar dimulai berbasis tingkat kemiskinan wilayah. Data Susenas BPS 2025 menunjukkan wilayah Papua, NTT, Maluku, dan Aceh masuk kategori tersebut, sehingga pendirian SR di sana seharusnya didahulukan dan diperbanyak agar dapat memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi melalui advokasi pendidikan yang berkualitas,” kata Hidayat lewat keterangan resminya, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menyebut, apabila persoalan kemiskinan dapat diatasi salah satunya melalui program SR, maka kesenjangan antarwilayah juga dapat berkurang. Dengan demikian, integrasi bangsa diharapkan semakin meningkat dan NKRI semakin kuat, terutama di tengah kembali munculnya isu separatisme.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengingatkan Kementerian Sosial, meskipun Sekolah Rakyat menjadi program prioritas, perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan seperti yatim piatu, disabilitas, dan lansia tidak dikurangi.