Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. (Foto: F-Nasdem)

Politik

KPK Harus Jaga Kepercayaan Publik dan Fokus Kasus Besar

RABU, 28 JANUARI 2026 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Catatan penting diberikan Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan agar lembaga antirasuah itu bisa menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tentu kita mau KPK hari ini makin dicintai, makin dipercaya masyarakat,” ujar Rudianto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menambahkan, jika kepercayaan publik menurun, berarti ada hal yang perlu dikoreksi, seperti penanganan kasus yang dipandang pilih-pilih, diskriminatif, atau terkesan melindungi pihak tertentu.


Rudianto mengingatkan bahwa KPK, yang lahir pada 2002, sudah berjalan dua dekade, namun masalah korupsi di Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan. 

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi perhatian Presiden Prabowo, yang menyatakan korupsi sebagai musuh negara.

Legislator Partai NasDem itu menyinggung persepsi publik terhadap operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang terkadang dianggap “kasus ecek-ecek” karena nilai barang bukti relatif kecil, misalnya di bawah Rp1 miliar. 

Menurut Rudianto, masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
Selain itu, ia menyarankan agar KPK memperkuat komunikasi publik dan transparansi dalam penanganan kasus, sehingga persepsi negatif dapat diminimalkan. 

Semua catatan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK agar lembaga tersebut tetap menjadi pedang keadilan dalam pemberantasan korupsi.

“Kita berharap KPK terus bekerja dengan profesional, menjaga integritas, dan menjawab harapan publik,” tutup Rudianto.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya