Berita

Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta Selatan (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Ratusan Penyalur BBM Kena Pembinaan, Pengawasan Subsidi Diperketat

RABU, 28 JANUARI 2026 | 10:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi sepanjang 2025. Hasilnya, sebanyak 329 penyalur dikenai sanksi pembinaan karena melanggar ketentuan administratif dalam penyaluran.

Langkah ini diambil untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak serta mencegah kebocoran anggaran negara. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan yang terdampak bencana.

Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan, tetapi juga lewat uji petik dan pemantauan berbasis sistem digital. Temuan dari pengawasan tersebut menjadi dasar pemberian sanksi pembinaan kepada para penyalur.


Sepanjang Januari–Desember 2025, BPH Migas mencatat telah memantau 6.666 penyalur dan 87 terminal BBM. Dari jumlah itu, ratusan penyalur diperiksa secara acak dan sebagian lainnya diawasi melalui sistem CCTV untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan.

Pengawasan ini berdampak langsung pada penyesuaian penyaluran subsidi dan kompensasi energi. Total koreksi mencapai 1.635,01 kiloliter atau setara Rp7,31 miliar. Selain itu, pengendalian distribusi BBM turut membantu menekan penggunaan kuota APBN 2025 hingga Rp2,23 triliun.

BPH Migas juga bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dalam memblokir kendaraan yang tidak berhak mengakses BBM subsidi. Lebih dari 288.000 QR Code telah diblokir setelah melalui proses verifikasi.

Tak hanya sanksi administratif, pengawasan juga melibatkan aparat penegak hukum. Sepanjang 2025, BPH Migas memberikan ratusan keterangan ahli, melakukan belasan operasi pengawasan terpadu, serta berkoordinasi dengan kepolisian daerah untuk menangani sejumlah kasus penyalahgunaan BBM.

Di sisi lain, pengawasan yang diperketat di wilayah 3T justru diiringi peningkatan pasokan energi. Dalam periode 2021–2025, penyaluran BBM jenis tertentu meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara BBM khusus penugasan melonjak lebih dari empat kali, sejalan dengan pelaksanaan program BBM satu harga.

Sementara itu, di daerah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera bagian barat, BPH Migas memastikan distribusi energi tetap aman. Ratusan SPBU di wilayah tersebut kini kembali beroperasi normal dengan pasokan BBM yang terkendali.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya