Dewan Perdamaian Bentukan Trump Bawa Agenda Menyesatkan

Ruang publik riuh dengan perdebatan mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP). 
 
Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta menyesalkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ikut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) di acara World Economic Forum Kamis di Davos pada Kamis 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. 

"Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza ini hanya kamuflase dan membawa agenda yang menyesatkan. Bahkan tidak sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB," kata Nurmadi melalui keterangan tertulis yang diterima RMOL di Jakarta, Selasa 27 Desember 2025.

Hal ini, kata Nurmadi, tampak dari peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai inisiator dan keberadaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tanpa melibatkan Palestina. 

"Sedangkan kekuasaan Board of Peace terpusat di ketua yang dijabat Trump tanpa batas waktu," kata Nurmadi.

Pemusatan kekuasaan di Board of Peace tertuang dalam piagam atau charter Board of Peace Pasal 3.1.(e.  Pasal itu menyatakan bahwa setiap keputusan Dewan Perdamaian memang diambil melalui mekanisme pemungutan suara, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan ketua. 

Pasal 4.1.(e) dalam piagam bahkan memberikan hak veto bagi Ketua Board of Peace. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan Board of Peace sangat terpusat.

"Sehingga Board of Peace berpotensi hanya menjadi instrumen legitimasi bagi agenda dan proyek perdamaian versi Trump di Gaza, bukan sebagai forum kolektif yang setara, demokratis dan berkeadilan," kata Nurmadi.