Berita

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dokumentasi PKS)

Politik

HNW Serukan RI Keluar dari Board of Peace

RABU, 28 JANUARI 2026 | 00:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Indonesia disarankan keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. 

Hal ini dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam acara diskusi bertajuk "Indonesia Gabung Board of Peace, Untung atau Buntung?", yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2026.

HNW sangat berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam Board of Peace.


"Jangan sampai Indonesia hanya jadi stempel untuk moral, legitimasi komunitas umat Islam terbesar. Kalau demikian kan sangat tidak menguntungkan Indonesia," kata HNW.

Pasalnya, kata HNW, alih-alih menghadirkan Palestina merdeka, sebagaimana yang disuarakan Indonesia, stempelnya justru mengabadikan penjajahan. 

"Saya yakin Indonesia tidak mau, dan Presiden Prabowo juga pasti tidak mau," kata politikus PKS ini. 

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. 

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Rabu, 30 September 2026 | 10:27

Komisi IX DPR Dorong Pekerja Platform Digital Masuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 30 September 2026 | 10:18

Rupiah Menguat, Intip Proyeksinya Hari Ini

Rabu, 30 September 2026 | 10:07

Prabowo Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Pendidikan dan Teknologi

Rabu, 30 September 2026 | 10:04

Trump Ganti Istilah AI jadi Super Intelligence

Rabu, 30 September 2026 | 09:50

Dugaan Suap Bela Parahiyangan Investindo Mirip Perkara Summarecon

Rabu, 30 September 2026 | 09:39

Jokowi Sengaja Tunjukkan KTA PSI di Kandang Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 09:36

Jokowi Menyadari Dirinya dan Gibran Sedang Diserang

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Indonesia Usulkan Mekanisme Koordinasi Lintas Negara Berantas Penipuan Daring

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Selengkapnya