Berita

Executive Director Ritz Academy, Roy Sakti. (Foto: Instagram)

Politik

WNI di Kamboja Panik Diduga Imbas Penutupan Bisnis Judol

SELASA, 27 JANUARI 2026 | 20:25 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Kepanikan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) mendatangi Kedutaan Besar RI (KBRI) di Phnom Penh meminta dipulangkan ke Tanah Air.

Gelombang kepanikan itu diduga berkaitan dengan penutupan besar-besaran bisnis judi online (judol) dan online scam yang selama ini menjadi “ladang kerja” ribuan pekerja migran, termasuk WNI.

Executive Director Ritz Academy, Roy Sakti mengungkap, kekacauan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan dinamika konflik geopolitik di kawasan. 


“Ini adalah bagian dari negosiasi ketika perang terjadi di Kamboja dan Thailand,” kata Roy kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Ia menjelaskan, pasca-konflik militer Thailand–Kamboja muncul karena tekanan internasional yang dimotori China dan Amerika Serikat.

Tekanan itu berujung pada tuntutan keras terhadap pemerintah Kamboja.

“Ada negosiasi yang diprakarsai oleh China dan Amerika. Mereka mengajukan syarat bahwa Kamboja harus menutup semua bisnis judol dan online scam,” ungkap Roy.

Kamboja, kata Roy, diberi tenggat waktu hingga 22 Maret untuk menutup seluruh aktivitas tersebut. 

“Kalau ini tidak dipenuhi, maka China dan Amerika akan menyetujui Thailand menyerang Kamboja lagi,” tegasnya.

Situasi itulah yang memicu kepanikan massal. Para pekerja asing, termasuk ribuan WNI, disebut kocar-kacir kehilangan pekerjaan dan rasa aman, hingga akhirnya berbondong-bondong menggeruduk KBRI Phnom Penh untuk meminta dievakuasi ke Indonesia.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya