Berita

Executive Director Ritz Academy, Roy Sakti. (Foto: Instagram)

Politik

WNI di Kamboja Panik Diduga Imbas Penutupan Bisnis Judol

SELASA, 27 JANUARI 2026 | 20:25 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Kepanikan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) mendatangi Kedutaan Besar RI (KBRI) di Phnom Penh meminta dipulangkan ke Tanah Air.

Gelombang kepanikan itu diduga berkaitan dengan penutupan besar-besaran bisnis judi online (judol) dan online scam yang selama ini menjadi “ladang kerja” ribuan pekerja migran, termasuk WNI.

Executive Director Ritz Academy, Roy Sakti mengungkap, kekacauan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan dinamika konflik geopolitik di kawasan. 


“Ini adalah bagian dari negosiasi ketika perang terjadi di Kamboja dan Thailand,” kata Roy kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Ia menjelaskan, pasca-konflik militer Thailand–Kamboja muncul karena tekanan internasional yang dimotori China dan Amerika Serikat.

Tekanan itu berujung pada tuntutan keras terhadap pemerintah Kamboja.

“Ada negosiasi yang diprakarsai oleh China dan Amerika. Mereka mengajukan syarat bahwa Kamboja harus menutup semua bisnis judol dan online scam,” ungkap Roy.

Kamboja, kata Roy, diberi tenggat waktu hingga 22 Maret untuk menutup seluruh aktivitas tersebut. 

“Kalau ini tidak dipenuhi, maka China dan Amerika akan menyetujui Thailand menyerang Kamboja lagi,” tegasnya.

Situasi itulah yang memicu kepanikan massal. Para pekerja asing, termasuk ribuan WNI, disebut kocar-kacir kehilangan pekerjaan dan rasa aman, hingga akhirnya berbondong-bondong menggeruduk KBRI Phnom Penh untuk meminta dievakuasi ke Indonesia.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya