Surat Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) untuk Presiden Prabowo. (Foto: Dokumentasi Prodem)
Surat dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) untuk Presiden Prabowo Subianto telah dikirim ke Istana. Surat ini berisi penguatan pandangan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan mandat konstitusi dan bagian dari amanah reformasi.
Tidak hanya itu, Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule juga tegas mengingatkan bahwa wacana memindahkan posisi Polri di bawah kementerian justru bisa membawa malapetaka bagi bangsa, negara, dan marwah Presiden itu sendiri.
Sebagai pendiri Forum Kota (Forkot), salah satu kelompok pencetus gerakan reformasi 1998 dan kini pengawal ketat proses reformasi, Iwan Sumule menekankan bahwa semua sipil yang dipersenjatai harus berada langsung di bawah Presiden.
“Sipil yang dipersenjatai itu bahaya kalau berada di bawah kementerian, bisa membahayakan Presiden. Semua yang sifatnya bersenjata itu harus tetap berada di bawah komando langsung Presiden,” tegas Iwan kepada
RMOL di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Aktivis 98 ini lantas berkaca pada peristiwa penculikan presiden yang terjadi di Venezuela. Menurutnya, Istana Nicolas Maduro bisa diterobos dengan mudah karena tidak adanya komando nasional, sehingga menimbulkan fragmentasi dalam sistem keamanan dan kelambanan dalam pergerakan pasukan.
“Nggak mungkin Maduro itu bisa gampang diculik kalau nggak ada kebocoran. Kalau Polri di bawah Presiden, maka marwah komando bisa kuat. Polri juga dapat merespons dinamika stabilitas keamanan dengan lebih gesit tanpa hambatan birokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan Sumule berharap surat yang dikirim Prodem bisa dijadikan rujukan oleh Presiden Prabowo dalam mengambil kebijakan. Dia tidak ingin Prabowo terjebak dalam narasi oleh pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai kelompok prodemokrasi, padahal mereka berencana mendegradasi marwah Presiden.
“Kita harus lawan pihak-pihak yang seolah prodemokrasi tapi sebenarnya ingin menjebak Presiden. Mereka cuma ingin pretelin wibawa Presiden,” tegas Iwan Sumule.
“Sebagai bentuk penghormatan kita pada amanah perjuangan reformasi 1998, mempertahankan posisi Polri saat ini merupakan langkah tepat bagi Presiden Prabowo dalam menjaga warisan sejarah dalam mewujudkan Kepolisian yang profesional, netral dan terbebas dari segala bentuk pengaruh politik praktis,” tutupnya.
