Berita

Presiden Donald Trump memegang piagam pendirian Board of Peace yang ditandatangani hari Kamis, 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP-Getty Image)

Global

ICWA Dorong RI Buka Opsi Tarik Diri dari Board of Peace Bentukan Trump

SENIN, 26 JANUARI 2026 | 20:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Indonesian Council on World Affairs (ICWA) menilai Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keanggotaannya di dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. ICWA  memandang pembentukan BoP telah menjadi kontroversi di tingkat internasional dan memicu polemik di dalam negeri.

"Pemerintah perlu tetap membuka opsi proses konsultasi dengan semua pihak terkait di dalam negeri untuk mengantisipasi langkah-langkah corrective yang diperlukan termasuk kemungkinan menarik diri dari keanggotaan BoP sekiranya tidak memenuhi aspirasi perjuangan rakyat Palestina," kata Ketua Dewan Eksekutif ICWA T.M. Hamzah Thayeb dalam keterangannya, Senin, 26 Januari 2026.

Dia menyatakan BoP bentukan Presiden Trump tidak merepresentasikan keterwakilan secara luas pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung khususnya bangsa Palestina serta tidak lagi merefleksikan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2083. Hamzah juga menekankan perdamaian Palestina tidak boleh lahir dari dominasi pihak tertentu saja tetapi melalui proses dialog dan kebersamaan.


"Perlu langkah-langkan kolektif dari semua negara untuk tetap menjadikan PBB sebagai satu-satunya forum multilateral yang legitimate bagi kemerdekaan, keamanan, kepentingan dan kedaulatan negara Palestina," tegasnya.

Lebih lanjut Hamzah menyatakan ICWA siap berkontribusi secara substantif sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia, yakni mendukung penuh kemerdekaan Palestina, menolak agresi militer Israel, serta mendorong penyelesaian masalah Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).

ICWA merupakan organisasi kemasyarakatan nirlaba yang bersifat terbuka dan independen, berkedudukan di Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah aspirasi para pakar, akademisi, dan politisi yang memiliki perhatian terhadap isu hubungan luar negeri dan internasional.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya