Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Mundur dari Reformasi

Reposisi kelembagaan Polri ke bawah kementerian merupakan langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, merespons munculnya kembali wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu yang tengah digodok oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"PKB memandang wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan. Desain saat ini sudah ideal untuk menjamin profesionalisme dan independensi penegakan hukum," ujar Abdullah dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Polri di Gedung DPR, Senin, 26 Januari 2026.

Abdullah mengingatkan bahwa posisi Polri saat ini memiliki landasan historis dan konstitusional yang kuat, yakni TAP MPR Nomor VII Tahun 2000. 

Kebijakan tersebut lahir pada masa pemerintahan Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga merupakan pendiri PKB. Menurutnya, Gus Dur secara berani mendorong pemisahan Polri dari TNI guna menegakkan supremasi sipil.

“Karakter Gus Dur jelas, aparat bersenjata harus kembali ke barak dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Struktur Polri di bawah Presiden adalah langkah ideologis untuk mencegah politisasi kekuasaan bersenjata,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.

Abdullah juga menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut posisi Polri di bawah Presiden sudah ideal secara institusional. Ia menegaskan bahwa PKB akan menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan pemikiran Gus Dur terkait reformasi keamanan tersebut.

“Bagi kami, ruh dan gagasan Gus Dur tidak boleh diganti atau diubah. Ini adalah produk pemikiran pendiri partai kami. Jika ada pihak yang mengatasnamakan kader ideologis Gus Dur namun justru berupaya mengubah tatanan ini, PKB akan berdiri paling depan untuk menolaknya. Kami akan melawan,” pungkasnya.

Wacana reposisi Polri sebelumnya mencuat lewat pernyataan Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebutkan adanya perundingan terkait kemungkinan reposisi kelembagaan Polri sebagai bagian dari upaya penguatan sistem ketatanegaraan.