RI Jangan Sampai Dimanfaatkan Trump untuk Legitimasi Pencaplokan Wilayah Gaza

Langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace Gaza atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump diapresiasi Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh.

Bergabungnya Indonesia dalam inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut dinilai sebagai wujud keseriusan RI dalam mendorong stabilitas di Gaza serta mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).

"Langkah strategis ini patut diapresiasi sebagai upaya konkret mewujudkan perdamaian. Namun, jangan sampai bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian tersebut hanya dijadikan legitimasi oleh Presiden Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakuisisi wilayah Gaza tanpa melibatkan otoritas Palestina," ujar Oleh Soleh di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.


Oleh menjelaskan saat ini banyak spekulasi mengenai Dewan Perdamaian bentukan Presiden Trump ini. Mulai dari forum tersebut hanya menjadi alat legimasi untuk mencaplok Gaza, forum untuk menyaingi PBB, hingga forum untuk mendukung langkah-langkah Presiden Trump dalam diplomasi internasional.  

"Kami perlu penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme pengambilan keputusan di dewan tersebut serta bagaimana posisi kesetaraan antaranggota. Apakah benar dewan ini menjamin kemerdekaan Palestina, atau justru menjadi instrumen untuk menyaingi PBB dan melegitimasi aksi sepihak Israel?" tegas legislator PKB tersebut.

Oleh berharap pemerintah bisa menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut. Selain itu perlu juga dijelaskan peta jalan (road map) dari Dewan Perdamaian tersebut untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Palestina. 

“Termasuk metode dan timeline untuk memastikan konsep dua negara yang menjamin kemerdekaan Palestina,” ujarnya. 

Legislator asal Jabar ini kejelasan posisi Indonesia sangat penting guna menepis isu liar yang ada. Dia pun berencana meminta penjelasan langsung dari Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rapat kerja Komisi I mendatang.