Ilustrasi kereta jarak jauh. (Foto: Dok Daop 2)
PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) membuka pemesanan tiket Lebaran yang dimulai hari ini, Minggu, 25 Januari 2026.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan di tengah lonjakan permintaan tiket angkutan Lebaran, pengawasan ketat terhadap proses penjualan tiket harus dipastikan.
“Saya mengimbau PT KAI untuk memastikan pengawasan sistem penjualan tiket Lebaran benar-benar kuat, transparan, dan bebas dari manipulasi. Begitu juga moda transportasi lain. Jangan sampai tiket justru diborong oleh calo atau pihak yang merugikan masyarakat luas. Ini wajib diantisipasi serius," ujarnya di Jakarta.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menekankan bahwa masalah seperti ini bukan kali pertama terjadi setiap kali tiket dibuka.
“Sebagai bentuk evaluasi tahun-tahun sebelumnya, kasus tiket habis dalam hitungan menit sering terjadi setiap masa pembukaan war tiket Lebaran. Ini menunjukkan indikasi adanya celah yang harus segera diperbaiki oleh PT KAI,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan manajemen PT KAI untuk menyederhanakan proses refund (pengembalian dana) tiket. Walaupun kebijakan refund KAI kini sudah dipercepat maksimal 7 hari kerja setelah pembatalan tiket, masih banyak laporan bahwa masyarakat kesulitan memperoleh refund atau merasa potongan biaya administrasi terlalu tinggi dan memberatkan.
“Harus ada perlakuan adil bagi konsumen, terutama mereka yang terpaksa membatalkan karena alasan mendesak. Skema refund juga perlu dibuat lebih mudah diakses dan informatif,” tambah Rivqy.
Selain itu, Rivqy meminta masyarakat luas untuk memastikan skema perjalanan mudik mereka sebelum memesan tiket, tak hanya untuk kereta api tetapi juga moda transportasi lain seperti bus antar kota maupun penerbangan.
Ia turut mengingatkan masyarakat untuk memesan tiket melalui kanal resmi, seperti aplikasi Access by KAI atau situs resmi PT KAI dan agen resmi yang terdaftar, serta tidak mudah tergiur oleh iming-iming calo yang menawarkan tiket cepat dengan harga tinggi.
“Mari kita bersama-sama mencegah praktik-praktik yang merugikan, serta mendukung upaya peningkatan pelayanan publik demi kenyamanan semua calon pemudik,” tutupnya.
