Berita

Peta Pulau Nunukan Indonesia dan Sebatik Malaysia (Foto: GBP)

Dunia

ISWAMI Minta Media Tak Bangun Narasi Keliru soal Perbatasan RI-Malaysia

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 20:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) meminta media massa di kedua negara menyajikan narasi yang akurat dan berimbang terkait penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara).

Presiden ISWAMI Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman, menegaskan proses negosiasi penetapan dan pengukuran area Outstanding Boundary Problems (OBP) berlangsung secara harmonis, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun untung-rugi.

“ISWAMI berharap media massa memberikan laporan yang akurat dan jujur, mematuhi prinsip serta etika jurnalistik, dan tidak membangun narasi yang dapat mengaburkan hubungan baik kedua negara,” ujar Ahmad Zaini dalam keterangannya pada Sabtu, 24 Januari 2026.


Ia juga menyinggung pemberitaan media RI yang menyebut Malaysia menyerahkan 5.207 hektare lahan kepada Indonesia sebagai kompensasi tiga desa di wilayah Nunukan. 

Menurut Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia (Natural Resources and Environmental Sustainability/NRES) informasi tersebut tidak benar.

NRES menjelaskan, penyelesaian pengukuran perbatasan darat dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Indonesia–Malaysia pada 18 Februari 2025, setelah melalui proses negosiasi teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun.

Kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah–Kaltara sendiri disebut telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan mantan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023. Proses negosiasi turut melibatkan Pemerintah Negara Bagian Sabah sebagai bagian dari delegasi Malaysia.

“ISWAMI yakin para pemimpin kedua negara menempuh pendekatan diplomatik berlandaskan niat baik dan persahabatan,” tegas Ahmad Zaini.

ISWAMI juga berharap pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat memberikan pengarahan khusus kepada media guna memperjelas isu perbatasan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan spekulasi negatif.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Herman Deru Perintahkan Jalinsum Diperbaiki Usai Tragedi Bus ALS

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:22

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Pemakzulan Trump Mencoreng Citra Demokrasi Barat

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:01

Politik Mesias Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:27

Saksi Sidang di PN Jakbar Dikejar-kejar hingga Diduga Dianiaya

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:06

Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:03

Korban Kecelakaan Bus ALS Jadi 18 Orang

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:32

Kritik Amien Rais Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:14

Selengkapnya