PKB Konsolidasi Organisasi Lewat Sosialisasi SK DPW

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mensosialisasikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia kepada seluruh struktur partai di daerah. Sosialisasi ini digelar pasca Musyawarah Wilayah serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dua tahap.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menyampaikan sosialisasi SK tersebut mulai dilakukan hari ini hingga 25 Januari 2026 dan ditujukan kepada seluruh DPW dan DPC PKB di masing-masing provinsi.

Menurut Gus Halim, langkah ini penting karena DPW dan DPC merupakan peserta Musyawarah Wilayah (Muswil) yang telah melalui proses panjang sejak awal, termasuk penyampaian dan pengakomodasian berbagai usulan dalam forum Muswil.

“Sosialisasi ini penting agar seluruh struktur mengetahui secara utuh hasil dari tahapan Muswil yang telah dilaksanakan di seluruh DPW se-Indonesia,” ujar Gus Halim, Jumat, 23 Januari 2026.

Langkah penataan kepengurusan ini merupakan bagian dari arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, agar PKB tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi juga siap mengelola pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab.

“Kalau hanya sekadar menang itu bukan pekerjaan berat. Tantangan terberat adalah setelah menang, apakah kita mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Kalau tidak, kemenangan itu tidak ada gunanya,” tegasnya.

Gus Halim menjelaskan, seluruh hasil Muswil, termasuk struktur kepengurusan yang telah ditetapkan, program kerja, serta langkah-langkah lanjutan disampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring (Zoom).

Usai sosialisasi tersebut, DPP PKB akan menggelar pengukuhan seluruh pengurus DPW PKB yang baru diserta dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Gus Halim berujar, pengukuhan yang akan diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Tanfidz akan dilaksanakan pada 1–3 Februari 2026, sesuai amanat AD/ART, peraturan partai, dan keputusan DPP PKB tentang kaderisasi.

Selain itu, pengukuhan pengurus DPW juga akan dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi politik bagi seluruh jajaran pengurus DPW masa bakti 2026–2031, yang dilaksanakan di masing-masing provinsi mulai Februari hingga minggu pertama April 2026.

Ia menambahkan, pelantikan pengurus DPW pada 1–3 Februari 2026 bukan sekadar seremonial, melainkan disertai penandatanganan kontrak komitmen dan kontrak kinerja oleh para Ketua DPW.

“Ada dua kontrak yang ditandatangani, kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Ditambah Akpolbang, ini menegaskan bahwa PKB serius menyiapkan kader untuk mengelola pemerintahan dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai ideologi partai,” tutur Gus Halim.

Gus Halim optimistis, publik akan melihat secara langsung soliditas PKB dalam menata struktur organisasi. 

“Kami sangat yakin ketika publik mencermati dinamika internal PKB, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa PKB adalah partai dengan soliditas tinggi, yang benar-benar memperhitungkan kualitas, totalitas kinerja, dan komitmen jangka panjang,” pungkasnya.