PROGAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal membawa harapan besar. Ia dirancang sebagai intervensi negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.
Namun sebagai kebijakan berskala nasional dengan anggaran besar dan operasional yang kompleks, MBG juga secara alamiah menghadirkan dinamika ekonomi baru. Di sekitar sistem pelaksanaannya, terutama melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muncul peluang usaha, lapangan kerja, dan aliran dana yang signifikan. Fakta bahwa banyak pihak bergairah terlibat dalam pengelolaan SPPG tidak dapat dipungkiri. Dalam logika sederhana masyarakat, tidak ada semut jika tidak ada gula.
Kehadiran kesejahteraan baru di sekitar pelaksanaan MBG bukanlah sesuatu yang keliru dengan sendirinya. Setiap kebijakan publik berskala besar memang selalu menciptakan efek ekonomi turunan. Yang menjadi persoalan bukan ada atau tidaknya aktivitas ekonomi, melainkan apakah aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor tujuan utama kebijakan.
Selama MBG benar-benar menghadirkan makanan bergizi yang layak, konsisten, dan merata di sekolah-sekolah, terutama di wilayah yang paling membutuhkan, maka aktivitas ekonomi yang mengikutinya justru dapat menjadi kekuatan pembangunan.
Masalah muncul ketika orientasi sistem berpotensi bergeser. Jika ukuran keberhasilan MBG lebih banyak dilihat dari besarnya anggaran terserap, jumlah fasilitas pendukung yang berdiri, atau kemapanan lembaga pelaksana, sementara dampak nyata di sekolah berjalan lambat atau timpang, maka MBG berisiko dipersepsikan sebagai mesin uang yang hidup untuk dirinya sendiri. Di titik ini, koreksi arah bukan dimaksudkan untuk menolak program, melainkan memastikan bahwa mesin gizi dan mesin ekonomi tetap berjalan searah dengan tujuan pembangunan manusia.
Sebagai mesin gizi, MBG seharusnya dinilai secara sederhana namun tegas: apakah anak-anak sekolah benar-benar menerima asupan bergizi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Indikator keberhasilan utamanya bukan berada di pusat sistem, melainkan di ruang kelas dan kantin sekolah. Gizi yang baik adalah fondasi penting bagi tumbuh kembang anak, tetapi gizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Anak yang sehat membutuhkan lingkungan pendidikan yang layak agar potensi fisik dan kognitifnya berkembang optimal.
Di sinilah pentingnya memandang MBG sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih luas. Pendidikan yang bergizi bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal fasilitas sekolah yang manusiawi, proses belajar yang bermutu, keteladanan moral dan etika, serta kesejahteraan guru. Guru adalah aktor utama dalam pembentukan kualitas manusia, sehingga peningkatan pendapatan guru negeri, swasta, dan honorer harus dipandang sebagai investasi yang setara pentingnya dengan program gizi. Anggaran pendidikan tidak boleh tergerus oleh MBG, melainkan harus berjalan paralel dan saling menguatkan.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, MBG menyimpan potensi besar sebagai mesin ekonomi riil. Kebutuhan pangan yang rutin dan berskala nasional dapat menjadi sumber permintaan yang stabil bagi petani, peternak, nelayan, pedagang pasar rakyat, dan UMKM pangan lokal. Jika dikelola dengan benar, MBG dapat menciptakan efek pengganda ekonomi: membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Setiap porsi makanan di sekolah seharusnya menjadi hasil kerja ekonomi lokal, bukan semata produk dari sistem tertutup yang jauh dari masyarakat.
Namun potensi ini tidak akan terwujud tanpa desain tata kelola yang cermat. Negara harus menghindari risiko distorsi pasar, seperti ketergantungan produsen kecil pada satu pembeli besar atau tersingkirnya pasar rakyat oleh rantai pasok yang terlalu tersentralisasi. Oleh karena itu, MBG harus dirancang sebagai penggerak ekosistem, bukan sebagai penguasa pasar. Peran negara adalah memastikan keterbukaan akses, persaingan yang sehat, dan keberpihakan pada ekonomi lokal.
Dalam konteks inilah teknologi memegang peran strategis, tetapi dengan batasan yang jelas. Teknologi bukan solusi otomatis, melainkan alat untuk memperkuat tata kelola. Sistem digital dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan gizi siswa berbasis wilayah, mengelola rantai pasok pangan lokal, memantau distribusi dan kualitas makanan, serta mengevaluasi dampak program secara berkelanjutan. Dengan teknologi, negara dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tanpa harus memperbesar struktur birokrasi.
Namun penting ditegaskan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan akal sehat kebijakan. Tanpa tata kelola yang kuat, sumber daya manusia yang berintegritas, dan pengawasan publik yang aktif, teknologi justru berpotensi menjadi alat pembenaran sistem yang tidak adil. Karena itu, penguatan kapasitas pengelola, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme umpan balik harus berjalan seiring dengan digitalisasi.
Teknologi juga membuka peluang integrasi antara MBG dan sistem pendidikan. Data gizi, kesehatan, kehadiran, dan capaian belajar dapat dianalisis secara terpadu untuk melihat hubungan nyata antara asupan gizi dan kualitas pendidikan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan kebijakan diperbaiki secara adaptif, bukan sekadar dipertahankan atas nama keberlanjutan program.
Aspek wilayah juga tidak boleh diabaikan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar harus menjadi prioritas utama. Di wilayah-wilayah ini, MBG bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga simbol kehadiran negara. Namun simbol saja tidak cukup. Sekolah-sekolah di wilayah 3T membutuhkan fasilitas yang layak, guru yang sejahtera, dan sistem pendukung pendidikan yang kuat. MBG harus hadir sebagai penguat, bukan penutup kekurangan struktural pendidikan.
Dalam perspektif komunikasi pembangunan, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh narasi dan transparansi. Program ini perlu dikomunikasikan sebagai strategi pembangunan manusia dan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar program bantuan konsumtif. Publik perlu diyakinkan bahwa SPPG dan seluruh sistem pendukung hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika masyarakat melihat bahwa sekolah dan anak-anak benar-benar menjadi pusat perhatian, maka legitimasi kebijakan akan tumbuh secara alami.
Simbolisme juga memiliki peran penting. Jika infrastruktur pelaksana terlihat jauh lebih sejahtera dibandingkan sekolah yang dilayaninya, maka pesan pembangunan menjadi timpang. Kesetaraan antara kualitas sekolah, sistem gizi, dan sistem pendukung adalah pesan moral bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai inti pembangunan.
Pada akhirnya, pertanyaan “MBG: mesin gizi, mesin ekonomi, atau mesin uang?” bukanlah pertanyaan untuk dipertentangkan, melainkan untuk diarahkan. MBG dapat dan seharusnya menjadi mesin gizi yang memperbaiki kesehatan anak, mesin ekonomi yang menggerakkan ekonomi riil dan menciptakan lapangan kerja, serta mesin sistem yang membangun tata kelola baru berbasis transparansi dan teknologi. Namun ia tidak boleh berhenti sebagai mesin uang yang berputar demi kelangsungan sistemnya sendiri.
Jika MBG dikelola dengan keberpihakan pada sekolah, ekonomi lokal, dan kualitas pendidikan; dibingkai dalam tata kelola yang sehat; serta dikomunikasikan secara jujur dan terbuka, maka program ini berpotensi menjadi kebijakan pembangunan yang melampaui satu tujuan. Di situlah MBG benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek besar hari ini.
Depok, 22 Januari 2026.
Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Medkom Komunikasi Krisis UP
