Berita

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwandi pada diskusi publik Infobank di St. Regis, HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Foto: Tangkapan layar Youtube)

Hukum

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum yang gencar dilakukan oleh aparat pemerintahan, ternyata tidak otomatis membuat indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwandi dalam diskusi publik Infobank di St. Regis, HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 22 Januari 2026.

“Penegakan hukum gencar dilakukan, upaya refresif dilakukan, membuat orang takut juga, membuat juga para bankir takut juga, tetapi kemudian itu tidak menunjukkan angka persepsi korupsi kita, indeks persepsi korupsi kita itu naik,” kata Pujiyono.


Pujiyono mengungkapkan, dalam konteks ukuran penegakan hukum, jika dilihat pertandanya, Indonesia terbilang tidak bagus-bagus betul, atau belum masuk kategori negara yang taat dalam penegakan hukum.

“Sebagai negara yang kuat, yang tertib dalam penegakan hukum, ukurannya kita di angka-angka middle lah, di angka 53-58," kata Pujiyono.

Dalam diskusi bertajuk “Apakah Kredit Macet Bank Milik Negara Harus Dipidanakan dan Dianggap Merugikan Negara”, dia menyebutkan dari segi tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate government/GCG), indeks persepsi korupsi merupakan salah satu tolak ukurnya.

“Kalau dalam konteks good corporate government itu salah satu ukuran yang paling penting adalah CPI (atau) Corruption Perception Index," kata Pujiyono.

“Jadi (Indeks persepsi korupsi Indonesia di dunia itu di angka) 30-an, pernah di angka 40 tapi kemudian turun lagi 33 dan terakhir adalah 37,” sambungnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya