Berita

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwandi pada diskusi publik Infobank di St. Regis, HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Foto: Tangkapan layar Youtube)

Hukum

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum yang gencar dilakukan oleh aparat pemerintahan, ternyata tidak otomatis membuat indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwandi dalam diskusi publik Infobank di St. Regis, HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 22 Januari 2026.

“Penegakan hukum gencar dilakukan, upaya refresif dilakukan, membuat orang takut juga, membuat juga para bankir takut juga, tetapi kemudian itu tidak menunjukkan angka persepsi korupsi kita, indeks persepsi korupsi kita itu naik,” kata Pujiyono.


Pujiyono mengungkapkan, dalam konteks ukuran penegakan hukum, jika dilihat pertandanya, Indonesia terbilang tidak bagus-bagus betul, atau belum masuk kategori negara yang taat dalam penegakan hukum.

“Sebagai negara yang kuat, yang tertib dalam penegakan hukum, ukurannya kita di angka-angka middle lah, di angka 53-58," kata Pujiyono.

Dalam diskusi bertajuk “Apakah Kredit Macet Bank Milik Negara Harus Dipidanakan dan Dianggap Merugikan Negara”, dia menyebutkan dari segi tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate government/GCG), indeks persepsi korupsi merupakan salah satu tolak ukurnya.

“Kalau dalam konteks good corporate government itu salah satu ukuran yang paling penting adalah CPI (atau) Corruption Perception Index," kata Pujiyono.

“Jadi (Indeks persepsi korupsi Indonesia di dunia itu di angka) 30-an, pernah di angka 40 tapi kemudian turun lagi 33 dan terakhir adalah 37,” sambungnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya