Forum Bahtsul Masail yang diikuti para kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mendorong percepatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Forum tersebut digelar di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, dan dihadiri puluhan kiai muda.
Sejumlah kiai yang hadir antara lain KH Muhammad Shofy, KH Ahmad Ashif Shofiyullah, KH Nanang Umar Faruq, KH Ghufron, KH Abdul Muiz Syaerozi, KH Jamaluddin Muhammad, KH Ahmad Baiquni, hingga KH Khozinatul Asror.
Forum ini membahas situasi internal PBNU yang dinilai kian serius, termasuk polemik kepemimpinan, dugaan keterlibatan oknum pengurus dalam kasus korupsi kuota haji, serta desakan agar NU segera keluar dari konflik berkepanjangan.
Pengasuh Pesantren Kempek, KH Muhammad Shofy bin Mustofa Aqiel, mengatakan para kiai sepakat bahwa percepatan muktamar memiliki landasan keagamaan yang kuat.
“Para kiai menyuarakan percepatan Muktamar, tujuannya agar NU lepas dari jaringan zionisme dan keluar dari lingkaran setan korupsi yang sedang ditangani KPK dari beberapa oknum petinggi PBNU dan nama baik NU segera pulih kembali dengan cepat,” ujar Kiai Shofy dikutip Rabu, 21 Januari 2026.
Menurutnya, percepatan muktamar berpegang pada kaidah fikih yang menyebutkan menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
Kiai Shofy menjelaskan, terdapat sejumlah mafsadat atau kerusakan yang harus segera dihentikan. Pertama, kepemimpinan PBNU dinilai tidak lagi efektif pasca pemecatan Gus Yahya oleh Rais Aam dan Syuriyah PBNU, yang menurut forum, berkaitan dengan persoalan tata kelola organisasi dan dugaan afiliasi tertentu.
“Saat ini ada dua Ketum yaitu KH. Zulfa Musthofa PJ Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya dan Gus Yahya sendiri yang masih mengkalim dirinya sebagai Ketum PBNU. Kalau ini terus dibiarkan, maka ini tidak sehat bagi keberlangsungan organisasi,” ujar Kiai Shofy.
Ketiga, konflik internal tersebut telah memicu polarisasi di akar rumput warga NU, yang terlihat jelas di media sosial dan kehidupan sosial sehari-hari. Keempat, legitimasi kepengurusan PBNU dinilai melemah, baik secara moral, spiritual, sosial, maupun politik.
Kelima, forum menilai NU membutuhkan reset organisasi secara menyeluruh, termasuk evaluasi total terhadap kepemimpinan struktural PBNU.
“Intinya, PBNU sebagai sebuah organisasi perlu direset ulang, dengan diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan kapasitas keulamaan,” ungkap Kiai Shofy.
Ia menambahkan, percepatan muktamar juga merupakan jalan keluar dari konflik berkepanjangan, terutama akibat ambisi mempertahankan jabatan. Forum mengutip kaidah fikih yang menyebutkan keluar dari perselisihan itu dianjurkan.
Karena itu, para kiai merekomendasikan Rais Aam dan jajaran Syuriyah PBNU segera menggelar Muktamar PBNU, serta menegaskan bahwa Gus Yahya yang telah dinyatakan dipecat tidak boleh lagi mencalonkan diri atau dicalonkan.
Forum juga merumuskan kriteria pemimpin PBNU ke depan, yakni ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan spiritual, berakhlak mulia, zuhud, tidak ambisi jabatan, serta menjadikan diri sebagai pelayan organisasi.
