Berita

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Puskapol UI:

Pengawasan Demokrasi di Indonesia Masih Musiman

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 16:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengawasan demokrasi di Indonesia masih bersifat musiman. Pengawasan hanya menguat saat tahapan kampanye dan pemungutan suara, namun melemah drastis setelah Pemilu selesai.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 20 Januari 2026.

“Esensi demokrasi adalah pengawasan terus-menerus atas praktik kekuasaan, termasuk memantau realisasi janji, memantau bagaimana proses legislasi dilakukan," kata Hurriyah.


Ia mengingatkan, tanpa pengawasan berkelanjutan, demokrasi akan jatuh hanya pada tataran prosedural. Menurutnya, selama ini negara cenderung sibuk mengganti desain sistem Pemilu tanpa menyentuh akar persoalan demokrasi itu sendiri.

“Kita hanya memilah desain sistem Pemilu mana yang enak. Oh ini ketika kemudian kita merasa ini gagal atau sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita ganti," kata Hurriyah.

Dalam praktik Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, Hurriyah pun menyoroti munculnya fenomena otoritarian nostalgia, yakni kerinduan terhadap masa otoriter yang dimitoskan sebagai periode stabil, makmur, dan tertib.

Ia merujuk pada penelitian Kimura dan kawan-kawan tahun 2024 yang menggunakan data survei opini publik Populi Center. Hasilnya menunjukkan, nostalgia terhadap Orde Baru masih nyata di Indonesia, terutama terkait persepsi positif di bidang ekonomi.

“Kelompok masyarakat yang paling kuat memberikan dukungan terhadap otoritarian nostalgia ini adalah generasi yang hidup di masa itu," kata Hurriyah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya