Berita

Anggota Komisi XIII, Yasonna Laoly. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 15:40 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pembatasan kuota Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dinilai berpotensi merugikan pengembangan sumber daya manusia yang seharusnya mendapat kesempatan optimal.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XIII DPR Yasonna H. Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 19 Januari 2026.

"Jangan kita menjadi tidak fair kepada anak-anak Indonesia. Tirulah India, China," kata Yasonna.


Ia juga mempertanyakan alasan pembatasan LPDP tersebut, mengingat negara secara aktif mengirim pelajar ke luar negeri dengan dana publik. 

"Apalagi anak-anak Indonesia yang sudah belajar dan lahir di sana. Kasih kesempatan seluas-seluasnya kepada mereka," kata Yasonna.

Yasonna menilai, kesempatan melanjutkan studi dan bekerja di luar negeri justru menjadi nilai tambah bagi kapasitas dan pengalaman diaspora sebelum kembali berkontribusi bagi Indonesia.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya