Dipo Satria Ramli. (Foto: tangkapan layar YouTube Awalil Rizky)
Ekonom Dipo Satria Ramli menilai kondisi fiskal Indonesia telah memasuki fase rawan berdasarkan empat indikator utama yang lazim digunakan pasar dan lembaga internasional. Menurutnya, jika diukur dalam skala krisis maka posisi Indonesia saat ini berada di level 4 bahkan 3 dari 10.
"Menurut saya (indikator) empat-empatnya belum merah tapi sudah kuning kemerah-merahan. Jadi apakah Indonesia rentan fiskal? Menurut saya hampir pasti rentan," kata Dipo dikutip dari YouTube Awalil Rizky, Minggu, 17 Januari 2026.
Indikator pertama, menurut Dipo, adalah posisi awal fiskal yang tidak sepenuhnya kredibel. Defisit APBN yang diklaim berada di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dipertanyakan pasar lantaran banyak kewajiban negara yang tidak dicatat sebagai utang resmi, mulai dari proyek off balance sheet hingga kewajiban jangka panjang lainnya.
“Pasar melihat (PDB di) angka 2,9 persen itu problematik. Bukan hanya soal besar kecilnya tapi soal kredibilitas data fiskal,” ujarnya.
Keraguan makin menguat setelah pemerintah dinilai terlambat merespons perdebatan terkait metodologi PDB yang justru memperbesar kecurigaan investor.
Indikator kedua adalah tingginya sensitivitas terhadap guncangan eksternal. Dipo menyoroti melemahnya arus dana asing, volatilitas rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS, serta ketergantungan yang semakin besar pada pembiayaan eksternal di tengah tren Foreign Direct Investment (FDI) yang menurun.
“Begitu ada shock global, pasar kita langsung goyah. Itu tanda kerentanan,” tegasnya.
Indikator ketiga menyangkut keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dipo mengingatkan tren penerimaan pajak yang menurun, daya beli masyarakat yang melemah, serta menyusutnya kelas menengah, sementara belanja negara dan biaya utang justru terus meningkat.
“Pendapatan turun tapi belanja tidak turun. Dalam jangka panjang ini tidak sustainable,” katanya.
Indikator keempat, yang disebut paling vital, adalah melemahnya institusi, khususnya terkait independensi Bank Indonesia. Dipo menilai meningkatnya intervensi fiskal terhadap otoritas moneter, termasuk kepemilikan utang pemerintah oleh BI serta sinyal-sinyal kebijakan terbaru, berpotensi merusak kepercayaan pasar.
"Jadi kalau misalnya kita negara kuat, ada geopolitik apa segala (macam) kita tetap berdiri kuat. Tapi kalau memang kita lemah, tidak disiplin, tidak bagus ekonominya, ada goyang dikit, syok, kita bisa jatuh. Rentannya fiskal ini kalau saya melihatnya kita udah kayak bisul mau pecah,” ujarnya.
