Berita

Fahri Hamzah. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Fahri Hamzah: Elite Harus Terkonsolidasi Hadapi Ancaman Geopolitik Global

SABTU, 17 JANUARI 2026 | 19:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, demokrasi di dunia saat ini tak lagi otomatis sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Gejolak geopolitik global dan menipisnya sumber daya alam membuat banyak negara memilih jalan brutal, yakni bertahan hidup dengan cara apa pun.

“Sekarang ini tren dunia survival pragmatis. Yang penting bisa hidup,” kata Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16, Jumat malam, 16 Januari 2026.

Menurut Fahri, keterbatasan sumber daya alam membuat persaingan global makin buas. Para pemimpin dunia tak lagi berbasa-basi soal moral dan demokrasi. Semua serba kepentingan.


“Kalau kita lihat hari ini, kita akan ingat pesan Presiden Prabowo. Yang kuat bisa berbuat apa saja, yang lemah harus menerima,” ujarnya.

Fahri mencontohkan bagaimana Amerika Serikat menyerang Venezuela demi menguasai minyak. Selama ini, minyak Venezuela berada di bawah pengaruh China dan Rusia.

“Amerika merasa terancam. Maka diputuskan mengambil alih Venezuela, bahkan menculik presidennya, Nicolas Maduro, yang dekat dengan China dan Rusia,” katanya.

Bukan hanya Venezuela. Demi sumber daya alam, Presiden AS Donald Trump juga disebut berencana mengambil alih Greenland, wilayah Denmark. Langkah itu memicu retakan serius di tubuh NATO dan sekutu-sekutu Amerika.

“Dunia yang diperingatkan Pak Prabowo itu sekarang mulai jadi kenyataan,” tegas Fahri.

Karena itu, Fahri mengingatkan Indonesia agar tak lengah. Seluruh komponen bangsa wajib mengonsolidasikan diri untuk menjaga kekayaan alam nasional.

“Indonesia pernah jadi korban keserakahan negara lain. Segala cara dihalalkan demi merampas sumber daya kita,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Fahri, saat ini justru menjadi sasaran empuk. Kekayaan alamnya luar biasa, dari nikel terbesar di dunia?"bahan penting semikonduktor?"hingga batu bara, minyak, tambang, hutan, dan hasil laut.

“Kita ini negara superkaya mineral. Dalam hitungan geopolitik, Indonesia itu negara yang harus dikuasai,” katanya.

Ironisnya, di tengah ancaman global itu, para elite justru sibuk bertengkar. Fahri mengkritik elite nasional yang terus berkonflik dan menafsirkan konstitusi tanpa ujung.

“Pertengkaran elite ini melemahkan Indonesia. Bahkan membahayakan negara,” sentilnya.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini, indikasi negara lain ingin menguasai Indonesia terlihat dari banyaknya kesepakatan global yang diambil sepihak dan merugikan bangsa.

Karena itu, Fahri mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto memperbanyak pembentukan batalyon tempur di daerah sebagai langkah antisipasi ancaman asing.

“Pak Prabowo itu jenderal yang tidak suka perang. Tapi beliau bilang, jangan larang saya bersiap perang. Karena satu-satunya jalan menuju damai adalah kesiapan perang,” tegasnya.

Di sisi lain, Fahri menilai Prabowo juga serius membereskan masalah dalam negeri: mengurangi ketimpangan, menutup kebocoran sumber daya alam, dan memangkas belanja birokrasi.

“Dananya dipakai untuk makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, sekolah gratis, dan program penyelamatan generasi,” katanya.

Targetnya jelas: Indonesia keluar dari jerat kemiskinan ekstrem dan terbebas dari ketegangan sosial.

“Di dunia yang sedang tidak baik-baik saja, negara harus terkonsolidasi agar kuat. Ini PR besar elite Indonesia,” tandas Fahri.

Ia menambahkan, Partai Gelora akan terus memelopori diskusi kesadaran geopolitik dan mendorong konsolidasi elite nasional.

“Kita harus menemukan jalan tengah agar kekacauan elite dan demokrasi seperti di Barat tidak terjadi di Indonesia. Kita punya fondasi kuat: Pancasila,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya