Berita

Fahri Hamzah. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Fahri Hamzah: Elite Harus Terkonsolidasi Hadapi Ancaman Geopolitik Global

SABTU, 17 JANUARI 2026 | 19:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, demokrasi di dunia saat ini tak lagi otomatis sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Gejolak geopolitik global dan menipisnya sumber daya alam membuat banyak negara memilih jalan brutal, yakni bertahan hidup dengan cara apa pun.

“Sekarang ini tren dunia survival pragmatis. Yang penting bisa hidup,” kata Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16, Jumat malam, 16 Januari 2026.

Menurut Fahri, keterbatasan sumber daya alam membuat persaingan global makin buas. Para pemimpin dunia tak lagi berbasa-basi soal moral dan demokrasi. Semua serba kepentingan.


“Kalau kita lihat hari ini, kita akan ingat pesan Presiden Prabowo. Yang kuat bisa berbuat apa saja, yang lemah harus menerima,” ujarnya.

Fahri mencontohkan bagaimana Amerika Serikat menyerang Venezuela demi menguasai minyak. Selama ini, minyak Venezuela berada di bawah pengaruh China dan Rusia.

“Amerika merasa terancam. Maka diputuskan mengambil alih Venezuela, bahkan menculik presidennya, Nicolas Maduro, yang dekat dengan China dan Rusia,” katanya.

Bukan hanya Venezuela. Demi sumber daya alam, Presiden AS Donald Trump juga disebut berencana mengambil alih Greenland, wilayah Denmark. Langkah itu memicu retakan serius di tubuh NATO dan sekutu-sekutu Amerika.

“Dunia yang diperingatkan Pak Prabowo itu sekarang mulai jadi kenyataan,” tegas Fahri.

Karena itu, Fahri mengingatkan Indonesia agar tak lengah. Seluruh komponen bangsa wajib mengonsolidasikan diri untuk menjaga kekayaan alam nasional.

“Indonesia pernah jadi korban keserakahan negara lain. Segala cara dihalalkan demi merampas sumber daya kita,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Fahri, saat ini justru menjadi sasaran empuk. Kekayaan alamnya luar biasa, dari nikel terbesar di dunia?"bahan penting semikonduktor?"hingga batu bara, minyak, tambang, hutan, dan hasil laut.

“Kita ini negara superkaya mineral. Dalam hitungan geopolitik, Indonesia itu negara yang harus dikuasai,” katanya.

Ironisnya, di tengah ancaman global itu, para elite justru sibuk bertengkar. Fahri mengkritik elite nasional yang terus berkonflik dan menafsirkan konstitusi tanpa ujung.

“Pertengkaran elite ini melemahkan Indonesia. Bahkan membahayakan negara,” sentilnya.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini, indikasi negara lain ingin menguasai Indonesia terlihat dari banyaknya kesepakatan global yang diambil sepihak dan merugikan bangsa.

Karena itu, Fahri mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto memperbanyak pembentukan batalyon tempur di daerah sebagai langkah antisipasi ancaman asing.

“Pak Prabowo itu jenderal yang tidak suka perang. Tapi beliau bilang, jangan larang saya bersiap perang. Karena satu-satunya jalan menuju damai adalah kesiapan perang,” tegasnya.

Di sisi lain, Fahri menilai Prabowo juga serius membereskan masalah dalam negeri: mengurangi ketimpangan, menutup kebocoran sumber daya alam, dan memangkas belanja birokrasi.

“Dananya dipakai untuk makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, sekolah gratis, dan program penyelamatan generasi,” katanya.

Targetnya jelas: Indonesia keluar dari jerat kemiskinan ekstrem dan terbebas dari ketegangan sosial.

“Di dunia yang sedang tidak baik-baik saja, negara harus terkonsolidasi agar kuat. Ini PR besar elite Indonesia,” tandas Fahri.

Ia menambahkan, Partai Gelora akan terus memelopori diskusi kesadaran geopolitik dan mendorong konsolidasi elite nasional.

“Kita harus menemukan jalan tengah agar kekacauan elite dan demokrasi seperti di Barat tidak terjadi di Indonesia. Kita punya fondasi kuat: Pancasila,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya