Ilustrasi Pilkada oleh DPRD. (Foto: Suara Surabaya Media/Eddy Prasetyo)
DEMOKRASI Indonesia sedang berada di persimpangan yang gelap. Hari-hari ini, sebuah narasi usang kembali ditiupkan oleh gerombolan elite yang bernaung di bawah jaring kekuasaan: mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD. Dengan menggunakan diksi "efisiensi anggaran" dan "stabilitas politik" sebagai pelumas, mereka mencoba meyakinkan publik bahwa kedaulatan rakyat adalah beban finansial yang harus dipangkas.
Namun, mari kita bedah: ini bukan soal penghematan. Namun adalah upaya pembajakan kedaulatan secara terang-terangan sebuah upaya untuk menarik kembali mandat dari tangan rakyat dan mengurungnya di dalam ruang-ruang gelap parlemen yang pengap akan transaksi.
Efisiensi Anggaran: Narasi Murahan untuk Menutupi Ketakutan
Menggunakan alasan "biaya tinggi" untuk menghapus hak pilih rakyat adalah logika sesat yang menghina akal sehat. Jika biaya menjadi standar, mengapa kita tidak sekalian menghapus DPR yang biaya operasionalnya mencapai triliunan namun produktivitas legislasinya sering kali memuakkan?
Menggunakan alasan "biaya tinggi" untuk menghapus hak pilih rakyat adalah logika sesat yang menghina akal sehat. Jika biaya menjadi standar, mengapa kita tidak sekalian menghapus DPR yang biaya operasionalnya mencapai triliunan namun produktivitas legislasinya sering kali memuakkan?
Demokrasi memang mahal karena harga sebuah kebebasan tidak pernah murah. Menghapus Pilkada langsung dengan alasan penghematan adalah bentuk kepandiran sistematis. Biaya Pilkada yang mencapai puluhan triliun itu adalah biaya investasi untuk memastikan bahwa seorang Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak menjadi "boneka" ketua partai, melainkan menjadi pelayan warga. Mengganti sistem ini dengan pemilihan di DPRD hanya karena alasan uang adalah tanda bahwa negara ini mulai dikelola layaknya perusahaan dagang, di mana hak suara rakyat dianggap sebagai cost yang merugikan neraca laba-rugi elite.
Memindahkan "Pasar Malam" Politik ke Ruang VIPJangan tertipu oleh janji manis bahwa Pilkada di DPRD akan membersihkan politik uang. Itu adalah omong kosong terbesar abad ini. Menghapus pemilihan langsung tidak akan mematikan politik uang; ia hanya akan mempusatkan suap.
Dalam Pilkada langsung, oligarki harus bekerja keras menyebar sumber daya ke basis massa yang luas sebuah proses yang mahal dan penuh risiko ketidakpastian. Namun, jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, para oligarki ini cukup "belanja" di satu pintu: pimpinan fraksi atau anggota dewan. Inilah yang disebut sebagai Korupsi Grosir (Wholesale Corruption). Oligarki daerah hanya perlu menunggu di lobi hotel, menyiapkan koper berisi uang untuk segelintir "makelar politik" di parlemen, dan voila! seorang kepala daerah baru lahir tanpa perlu mendengar aspirasi rakyat setetes pun. ?Menghilangkan Pilkada langsung dengan alasan biaya adalah logika yang cacat. ?Ini bukan menutup pasar gelap; namun hanya memindahkan transaksi dari kaki lima ke ruang VIP yang tertutup.
Parlemen Daerah: Sarang Moral Hazard yang Tak TerbendungSangatlah naif, bahkan cenderung dungu, jika kita mempercayakan pemilihan pemimpin daerah kepada institusi yang secara kronis menderita defisit integritas. Data KPK tidak pernah berbohong: DPRD adalah salah satu penyumbang narapidana korupsi terbanyak di republik ini. Memberikan hak pilih tunggal kepada mereka adalah tindakan memberikan kunci gudang kepada kawanan pencuri.
Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hancurlah mekanisme check and balances. Kepala daerah tidak akan lagi takut pada rakyat yang kelaparan atau jalanan yang rusak; mereka hanya akan takut pada anggota dewan yang memegang "kartu suara" mereka. Hasilnya? Perselingkuhan maut antara eksekutif dan legislatif untuk merampok APBD demi mengembalikan modal "sewa perahu" yang telah dibayarkan di muka. Rakyat hanya menjadi penonton yang gigit jari saat kekayaan alam daerahnya dikapling-kapling oleh para cukong yang mensponsori suara di parlemen.
Digitalisasi: Solusi bagi Penakut yang Bersembunyi di Balik AnggaranJika ingin menghemat biaya, mengapa mereka tidak bicara soal digitalisasi? Kita hidup di era kecerdasan buatan, namun sistem pemilu kita masih terjebak dalam romantisme kertas dan paku.
* E-Voting dan Blockchain: Jika perbankan bisa mengamankan triliunan rupiah uang nasabah secara digital, mengapa negara tidak bisa membangun sistem e-voting yang kredibel? Menggunakan teknologi blockchain untuk rekapitulasi suara akan menghapus biaya logistik kertas suara dan honorarium jutaan petugas yang membengkak itu.
* Sentralisasi Pengawasan: Tekan biaya saksi dengan sistem audit digital yang transparan. Masalahnya, elite tidak menginginkan ini. Mereka tidak takut pada "biaya tinggi"; mereka takut pada "transparansi tinggi."
Kesimpulan: Lawan Kembalinya Tirani Elitist!?Wacana Pilkada via DPRD adalah lonceng kematian bagi kedaulatan warga. Narasi "penghematan anggaran" hanyalah kedok untuk menutupi niat sebenarnya: penghematan tenaga para oligarki mengetuk pintu rumah warga. Dengan memangkas hak pilih langsung, kita melegalkan kembalinya gaya kepemimpinan 'arisan keluarga' di mana mandat rakyat habis terjual di pasar gelap parlemen.
?Kita tidak butuh pemimpin hasil "kawin kontrak" di ruang gelap DPRD, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya. Menghapus hak pilih dengan alasan biaya adalah tindakan bodoh yang berbahaya. Jika mesin demokrasi kita kotor, tugas kita adalah membersihkannya melalui digitalisasi dan transparansi bukan menghancurkan mesinnya dan membiarkan masa depan daerah tergadaikan di meja judi para cukong dan elite politik.
*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik.
