Salah Kaprah Menganggap Pilkada Lewat DPRD Hemat Ongkos Politik

Argumen elite partai politik dalam mendorong perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak tepat jika tujuannya untuk menekan biaya politik.

Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai opsi Pilkada melalui DPRD belum menyelesaikan masalah ongkos politik dan praktik politik uang.

"Sepanjang faktor penyebabnya tidak diatasi, itu akan terus terjadi. Jadi jangan seperti sakit perut tapi (obatnya) pakai panadol," ujar sosok yang akrab disapa Ubed kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.

Menurutnya, parpol harus fair jika ingin memperbaiki demokrasi elektoral ke depan, tidak lantas mengambinghitamkan sistem pemilihan terbuka yang telah berjalan sejak 2014.

"Bagaimana caranya agar mendapatkan hasil kepala daerah yang bagus? Itu partai harus melakukan seleksi. Sebelum election, harus seleksi dulu," urai Ubed.

"Saya melihat partai politik enggak ada yang melakukan seleksi serius untuk mencari calon kepala daerah. Hampir tidak ada," sambungnya.

Oleh karena itu, dia memandang yang harus dibenahi adalah sistem perekrutan sistem pemilihannya.

"Biaya politik bisa dikurangi kalau partai mengubah (penentuan cakada). Yang kedua, calonnya harus tidak memiliki motif pragmatis ekonomi, yang kemudian berakibat dia menjadi korupsi," tutur Ubed.