Berita

Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Salah Kaprah Menganggap Pilkada Lewat DPRD Hemat Ongkos Politik

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Argumen elite partai politik dalam mendorong perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak tepat jika tujuannya untuk menekan biaya politik.

Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai opsi Pilkada melalui DPRD belum menyelesaikan masalah ongkos politik dan praktik politik uang.

"Sepanjang faktor penyebabnya tidak diatasi, itu akan terus terjadi. Jadi jangan seperti sakit perut tapi (obatnya) pakai panadol," ujar sosok yang akrab disapa Ubed kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.


Menurutnya, parpol harus fair jika ingin memperbaiki demokrasi elektoral ke depan, tidak lantas mengambinghitamkan sistem pemilihan terbuka yang telah berjalan sejak 2014.

"Bagaimana caranya agar mendapatkan hasil kepala daerah yang bagus? Itu partai harus melakukan seleksi. Sebelum election, harus seleksi dulu," urai Ubed.

"Saya melihat partai politik enggak ada yang melakukan seleksi serius untuk mencari calon kepala daerah. Hampir tidak ada," sambungnya.

Oleh karena itu, dia memandang yang harus dibenahi adalah sistem perekrutan sistem pemilihannya.

"Biaya politik bisa dikurangi kalau partai mengubah (penentuan cakada). Yang kedua, calonnya harus tidak memiliki motif pragmatis ekonomi, yang kemudian berakibat dia menjadi korupsi," tutur Ubed.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya