Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Politik

Jokowi Biarkan Masyarakat Terpolarisasi Lewat Isu Ijazah

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 08:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menyoroti perubahan arah polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya bergeser dari ruang adu gagasan ke ranah hukum.

“Isu ijazah ini yang awalnya adu gagasan, saling adu argumentasi, sekarang malah menjadi masalah hukum,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia menilai, eskalasi isu tersebut justru berpotensi membawa dampak politik tertentu, tergantung bagaimana sikap Jokowi dalam meresponsnya. 


Menurutnya, apabila Jokowi memilih untuk menikmati polemik tersebut dan tidak mengambil langkah tegas, situasi itu justru bisa menjadi keuntungan politik tersendiri.

“Kalau misalkan Pak Jokowi menikmati isu ini, dan tidak berbuat apa-apa, bisa jadi kita melihatnya isu ini justru menguntungkan buat keluarga Jokowi,” ujarnya.

Nurul Fatta menjelaskan, salah satu keuntungan yang mungkin muncul adalah terpeliharanya polarisasi di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kelompok pendukung fanatik Jokowi akan terus terikat secara emosional.

“Artinya, masyarakat dibiarkan terpolarisasi. Orang yang fanatik sama Pak Jokowi, dia akan terus mengingat Pak Jokowi dan mereka akan melakukan pembelaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, karakter publik Indonesia yang mudah tersentuh secara emosional membuat isu semacam ini memiliki daya tahan yang panjang di ruang publik.

“Publik sebagian besar ini kan mudah tersentuh emosionalnya. Jadi publik yang emosionalnya kuat terhadap Pak Jokowi, dia akan membela,” katanya.

Lebih jauh, Nurul Fatta mengaitkan fenomena tersebut dengan dampaknya terhadap politik elektoral. Menurutnya, selama isu ijazah Jokowi terus dipelihara, ingatan dan loyalitas emosional sebagian masyarakat terhadap Jokowi juga akan tetap terjaga.

Ia pun menilai, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai basis dukungan politik pada kontestasi elektoral di masa mendatang.

“Sehingga, kelompok masyarakat yang seperti ini masih bisa dijadikan ceruk suara dalam politik elektoral nanti,” pungkas Nurul Fatta.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya