Berita

Joko Widodo saat memakai kain ihram. (Foto: Setpres)

Publika

Nama Jokowi Nyaring Disebut dalam Korupsi Kuota Haji

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 02:12 WIB

KALIAN pasti sering membaca ungkapan, "Semua salah Jokowi." Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sudah jadi tersangka. Namun, ada drama di balik itu semua. Nama Jokowi pun disebut-sebut. 

Negeri ini memang tak pernah kehabisan tontonan politik. Ketika tema besarnya adalah ibadah paling sakral di dunia Islam, salah satunya haji. 

Sampeyan bayangkan! Urusan wukuf di Arafah bisa berubah jadi wukuf politik di Senayan, lengkap dengan aroma konspirasi, bisik-bisik podcast, dan plot twist ala serial Netflix. 


Kali ini pemeran utamanya Gus Yaqut, mantan Menteri Agama, yang resmi ditetapkan tersangka oleh KPK. 

Tapi seperti sinetron jam prime time, kasus ini tak berdiri sendirian. Nama Jokowi ikut disebut, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai bayangan besar yang melintas di balik layar.

Cerita bermula dari sebuah podcast. Ya, republik ini sekarang sering menemukan “dokumen rahasia negara” bukan di arsip, tapi di YouTube. 

Islah Bahrawi, atau Gus Islah, duduk santai di hadapan Akbar Faizal, lalu membuka kisah yang membuat politik haji terasa seperti drama geopolitik. 

Menurut pengakuannya, Gus Yaqut mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR bukan karena menghindar, melainkan karena sedang menjalankan perintah Presiden Jokowi. 

Bukan perintah biasa, tapi tugas kenegaraan menghadiri Konferensi Perdamaian Dunia di Prancis, dibuka langsung oleh Presiden Emmanuel Macron. Dari Senayan ke Paris, dari pansus ke croissant, begitulah garis ceritanya.

Di titik ini, publik disuguhi dilema klasik ala tragedi Yunani. Jika Gus Yaqut datang ke pansus, kata Islah, ia berisiko berhadap-hadapan dengan Presiden. 

Jika tidak datang, DPR siap menjadikannya sasaran tembak politik. Sebuah jebakan yang rapi, seperti labirin tanpa pintu keluar. 

Di sinilah bumbu konspirasi mulai terasa. Negara yang konon menganut sistem presidensial ini mendadak terasa seperti drama kerajaan, di mana titah raja dan murka parlemen sama-sama mematikan.

Islah tak berhenti di situ. Ia menyebut Pansus Haji bukan sekadar upaya pengawasan, tapi sarat kepentingan politik. 

Nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut masuk frame, lengkap dengan sejarah lama hubungan panas-dingin dengan Gus Yaqut sejak perpisahan politik di PKB. 

Narasinya mengalir seperti teori konspirasi kelas berat, haji bukan lagi soal rukun Islam kelima, melainkan arena balas dendam politik, di mana kuota jamaah bisa berubah menjadi amunisi kekuasaan.

Lalu masuklah KPK sebagai penentu babak baru. Lembaga antirasuah ini memastikan Jokowi tak akan diperiksa. Alasannya terdengar rasional dan legal, tambahan 20 ribu kuota haji memang hasil lobi diplomatik Presiden ke Arab Saudi. 

Masalahnya bukan di Istana, melainkan di dapur operasional Kementerian Agama, saat kuota itu dibagi tak sesuai undang-undang. Dari total tambahan, proporsi haji khusus melewati batas, dan di situlah dugaan korupsi bermula. Jokowi aman, kata KPK. Yang terseret tetap para operator di bawah.

Namun bagi publik yang gemar teori besar, penjelasan hukum sering terasa kalah dramatis dibanding cerita jebakan politik. 

Gus Yaqut sudah “dikepung” sebelum palu KPK diketok, kata Islah. DPR menekan, opini publik memanas, podcast beredar, dan akhirnya status tersangka turun seperti tirai besi. 

Apakah ini murni penegakan hukum, atau orkestrasi yang lebih rapi dari sekadar salah hitung kuota? Pertanyaan itu dibiarkan menggantung, karena memang di situlah letak kenikmatan tontonan ini.

Gus Islah sendiri bukan tokoh sembarangan. Aktivis NU, pegiat moderasi, penentang radikalisme, dengan gaya bicara lugas dan sering menusuk. 

Kisah hidupnya pun sinematik, dari menggelandang di Amerika Serikat hingga jadi pengkritik keras di dalam negeri. Ketika sosok seperti ini bicara, publik otomatis pasang telinga, meski sadar betul bahwa yang disampaikan masih klaim, belum vonis kebenaran.

Akhirnya, kasus Gus Yaqut bukan hanya perkara hukum, tapi juga panggung besar tempat politik, agama, diplomasi, dan media bertabrakan. 

Kita menontonnya sambil tertawa pahit, karena di negeri ini, bahkan ibadah pun bisa terseret ke pusaran intrik. Seperti semua tontonan menarik, ceritanya belum tentu selesai di episode ini.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya