Berita

Ilustrasi

Politik

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 22:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 12 Januari 2026 di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, adalah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. 

Direktur Garuda Institute Irvan Mahmud menilai SRT adalah program ambisius untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim di Indonesia.

Langkah ini, kata dia, bagian dari perwujudan asta cita ke 4 Presiden Prabowo yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan dipertegas dalam Instruksi Presiden (Inpres) 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.


“Dengan memberikan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kategori miskin: desil satu dan dua, diharapkan masa depan mereka lebih baik,” kata Irvan dalam keterangan tertulis, Kamis 15 Januari 2026.

Irvan menilai sasaran yang ditargetkan Presiden Prabowo hingga 500 titik pada 2029 harus diapresiasi dan didukung.

“Bahkan jumlah ini akan terus bertambah seiring bertambahnya titik SRT. Ini menegaskan negara hadir untuk memberi pelayanan pendidikan yang layak sekaligus membuka lapangan kerja,” katanya.

Irvan melanjutkan bahwa SRT akan memberikan efek domino karena menyerap ribuan tenaga kerja. Saat ini saja sudah merekrut 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan.

Irvan berharap seluruh proses seleksi penerimaan siswa dilakukan secara transparan untuk menghindari intervensi dan praktik suap. 

“Presiden sudah mewanti-wanti jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengambil untung dari seleksi siswa SRT baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya