GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Garut (GMPG) menegaskan kembali kekecewaannya terhadap lambannya proses penyelidikan tragedi Pesta Rakyat Garut yang terjadi pada 18 Juli 2025 di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Insiden yang berlangsung saat pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu merenggut tiga korban jiwa dan membuat puluhan warga luka-luka akibat desak-desakan ketika berebut bantuan.

Koordinator GMPG, Taofik Rofi, menilai bahwa apa yang terjadi merupakan bentuk kelalaian serius dari pihak penyelenggara acara sekaligus kegagalan dalam pengamanan teknis di lapangan. 

Menurutnya, tragedi yang menelan korban jiwa tersebut seharusnya sudah ditangani secara cepat dan transparan oleh aparat penegak hukum.

“Ini peristiwa yang merenggut nyawa, bukan perkara kecil. Tidak boleh ada satu pun pihak yang berusaha mengaburkan tanggung jawab,” ujar Taofik dalam keterangan tertulis, Kamis 15 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa kepolisian memang telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 11 orang yang diduga mengetahui detail pelaksanaan kegiatan. Namun, hingga saat ini tidak ada perkembangan yang disampaikan kepada publik. 

"Kami keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat tidak merasa proses hukum sengaja diperlambat," tuturnya.

Selain kepolisian, GMPG menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga belum menunjukkan sikap terbuka mengenai siapa penanggung jawab teknis acara, bagaimana standar keamanan disiapkan, serta apa langkah nyata yang diberikan kepada keluarga korban.

Taofik Rofi menegaskan bahwa keluarga korban berhak mendapatkan kepastian hukum, santunan, serta pendampingan yang layak. 

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada perkembangan berarti dalam waktu dekat, GMPG akan menggelar konsolidasi dan turun ke jalan,” pungkasnya.