Berita

Ilustrasi pemilihan umum secara langsung. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Publika

Polemik Pilkada, Kedaulatan Rakyat, dan Masa Depan Demokrasi Pancasila

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 16:49 WIB

PERDEBATAN tentang pemilihan kepala daerah —langsung oleh rakyat atau melalui DPRD—sering kali disederhanakan menjadi soal prosedur: mana yang lebih demokratis.

Jika dirujuk pada Sila Ke-4 Pancasila, demokrasi Indonesia sejak awal tidak dirancang sebagai demokrasi angka semata, melainkan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Sila ini lahir dari pemikiran mendalam para pendiri bangsa yang secara sadar mengkritik demokrasi liberal Barat. Demokrasi Indonesia tidak dimaksudkan menjadi arena kompetisi bebas modal dan popularitas, tetapi sarana menghadirkan kedaulatan rakyat yang berkeadilan sosial.


Soekarno pada sidang BPUPKI menegaskan bahwa demokrasi kita bukanlah demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.”

Dari sini dapat ditafsirkan bahwa musyawarah, mufakat dan perwakilan adalah mekanisme untuk memilih pemimpin yang akan menegakkan kedaulatan rakyat, karena musyawarah itu sendiri tidak mungkin dilakukan dalam jumlah yang besar sehingga keterwakilan adalah keniscayaan untuk memilih pemimpin yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan.

Dengan ini para pendiri bangsa telah mensyaratkan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi barat yang bertumpu pada voting mayoritas. Demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan, sementara pemungutan suara hanyalah jalan terakhir jika musyawarah gagal.

Bagi Soekarno, demokrasi sejati adalah proses mencari kebenaran dan kepentingan bersama, bukan kemenangan kelompok.

Pandangan ini relevan ketika Pilkada langsung sering kali berubah menjadi kontestasi mahal, sarat politik uang, dan mobilisasi emosi massa. Dalam konteks tersebut, mekanisme perwakilan melalui DPRD tidak otomatis bertentangan dengan Pancasila, selama dijalankan sebagai forum musyawarah yang rasional dan beretika, bukan arena transaksi elite.

Mohammad Hatta mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik. Dalam tulisannya Demokrasi Kita (1960), Hatta menegaskan bahwa demokrasi harus menghasilkan keadilan sosial.

Demokrasi politik tanpa keadilan ekonomi, menurutnya, hanya melahirkan kekuasaan segelintir orang. Kritik ini relevan ketika biaya Pilkada langsung justru membuat kandidat bergantung pada pemodal, sehingga kedaulatan rakyat menjadi semu.

Sementara itu Muhammad Yamin juga menegaskan bahwa kerakyatan Indonesia dijalankan melalui badan perwakilan. Dalam negara yang luas dan majemuk seperti Indonesia, demokrasi langsung murni bukanlah pilihan realistis.

Tantangannya bukan pada sistem perwakilan itu sendiri, melainkan pada kualitas moral dan akuntabilitas wakil rakyat.

Pilkada langsung kerap dipromosikan sebagai wujud tertinggi kedaulatan rakyat, namun praktik menunjukkan paradoks: politik uang, konflik horizontal, dan lahirnya pemimpin yang lebih loyal pada sponsor politik daripada rakyat.

Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD juga berisiko jika partai politik dan DPRD dikuasai oligarki. Karena itu, persoalan utamanya bukan langsung atau tidak langsung, melainkan bagaimana demokrasi dijalankan dengan hikmah dan keberpihakan pada rakyat.

Selain itu dalam konteks Sila ke-4 Pancasila, yang menjadi problem lainnya yaitu pembenahan partai politik itu sendiri yang duduk di DPRD karena sesungguhnya bukanlah rakyat “kehilangan hak memilih”, melainkan wakil rakyat gagal menjalankan mandat kerakyatan dengan hikmah kebijaksanaan.

Karena itu, pembenahan demokrasi lokal harus diarahkan pada penguatan akuntabilitas partai politik dan DPRD, termasuk mekanisme sanksi politik, keterbukaan proses pemilihan kepala daerah, serta pengawasan publik yang efektif.

Sila ke-4 Pancasila mengajarkan bahwa demokrasi Indonesia harus dinilai dari hasilnya: apakah ia menghadirkan kepemimpinan yang adil, berpihak pada rakyat, dan memperkuat persatuan. Demokrasi yang gagal mewujudkan keadilan sosial, betapapun proseduralnya, telah kehilangan ruh Pancasila.

Pada akhirnya, demokrasi bukan soal cara memilih, melainkan untuk siapa kekuasaan dijalankan dan bagaimana kedaulatan rakyat itu bisa tegak berdiri untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ferry Malaka
Pusat Studi Sosial dan Advokasi Untuk Penegakan Hukum

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya